Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya berseloroh bahwa nantinya jajaran menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka semuanya berasal dari kalangan NU.

Candaan itu dilontarkan Gus Yahya merespons isu bahwa ada kalangan NU yang akan menjabat di kabinet Prabowo-Gibran nantinya.

Mulanya Gus Yahya mengungkapkan sejak dahulu NU itu bukan fraksi politik, melainkan realitas demografis.

"NU itu bukan fraksi politik tapi realitas demografis. Jadi misalnya sekarang jangan tanya ada berapa representasi NU di kabinet. Kalau secara demografis penduduk Indonesia itu separuhnya NU," kata Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Ia lalu berseloroh jangan-jangan nantinya menteri dari kabinet Prabowo-Gibran semuanya dari NU semua.

"Ya nanti jangan-jangan menterinya NU semua, jangan kaget," candanya.

Baca juga: Plt Ketua Umum PPP Mardiono Hadiri Halal Bihalal Golkar, Sinyal Gabung Kabinet Prabowo-Gibran?

Ia menegaskan bahwa itu merupakan realitas demografis, bukan politik.

"Jadi kalau sekarang saya ditanya berapa orang, saya nggak tahu. Kalau secara demografis paling tidak setengahnya," kata Gus Yahya kemudian disambut gelak tawa.

Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan sejak Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) menyampaikan penetapan pemenang Pilpres 2024, belum ada pembahasan signifikan soal komposisi kabinet menteri untuk pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dasco menyebut terlalu dini jika hal itu sudah dipertanyakan, sebab saat ini Mahkamah Konstitusi RI (MK) masih dalam tahap menyidangkan perkara gugatan sengketa Pilpres 2024.

"Kalau bicara-bicara informal ya baru berapa hari inilah," kata Dasco kepada awak media.

Dasco menyebut ada kemungkinan pembahasan soal kabinet selanjutnya itu dilakukan secara menyeluruh selepas MK menetapkan hasil gugatan Pilpres.

Baca juga: Ketua MPR RI Bamsoet Berharap Kabinet Baru di Pemerintahan Mendatang Diisi Figur Kompeten

Adapun berdasarkan jadwal yang disusun, hakim MK akan memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024.

"Nanti bicara-bicara banyaknya setelah MK," ujar dia.

Pembahasan serupa juga kata Wakil Ketua DPR RI itu terkait dengan posisi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di pemerintahan Prabowo-Gibran usai purna tugas sebagai kepala negara.

Kendati demikian, Dasco tidak memberikan sinyal tertentu untuk posisi Jokowi nantinya.

Dirinya hanya meminta publik bersabar seraya menunggu keputusan MK RI.

"Ini (sidang sengketa Pemilu) di MK aja belum selesai sabar ya sabar kalau yang itu (bahas soal posisi Jokowi)," tukas Dasco.