TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya  tak kunjung reda dirundung masalah.

Belum lama ini Ketua KPK Firli Bahuri terjerat dugaan kasus pemerasan.

Kini giliran Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho dilaporkan terkait sebuah kasus hukum.

Albertina Ho dilaporkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas.

"Iya benar, saya sebagai insan KPK memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Perdewas Nomor 3 Tahun 2021 menyatakan dalam mengimplementasikan nilai dasar integritas, setiap insan komisi wajib melaporkan apabila mengetahui ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh insan komisi," kata Ghufron kepada Tribunnews.com melalui keterangan tertulis, Rabu (24/4/2024).

"Sehingga laporan itu adalah pemenuhan kewajiban saya atas peraturan dewas sendiri," imbuhnya.

Ghufron menduga anggota Dewas KPK itu telah menyalahgunakan wewenangnya.

Yakni terkait hasil analisis transaksi keuangan pegawai KPK.

"Materi laporan saya dugaan penyalahgunaan wewenang berupa meminta hasil analisis transaksi keuangan pegawai KPK," sebut Ghufron.

Menurut Ghufron, Dewas KPK hanya berperan sebagai lembaga pengasawan sehingga terlalu jauh apabila sampai meminta analisis transaksi keuangan pegawai KPK.

"Padahal Dewas sebagai lembaga pengawasan KPK bukan penegak hukum dan bukan dalam proses penegakan hukum [bukan penyidik] karenanya tak berwenang meminta analisa transaksi keuangan tersebut," jelasnya.

Tanggapan Albertina Ho

Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho sudah mengetahui soal pelaporan itu.

"Betul, saya yang dilaporkan," kata Albertina kepada Tribunnews.com, Rabu (24/4/2024).