Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan menyiapkan tim transisi pemerintahan ke Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Hal itu disampaikan Presiden usai menghadiri Rakernas Kesehatan di Tangerang, Banten, Rabu, (24/4/2024).

Baca juga: Ganjar-Mahfud Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

"Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik," kata Jokowi.

Tujuannya kata Presiden, agar Prabowo-Gibran bisa langsung bekerja setelah resmi dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Namun Presiden menekankan bahwa pembentukan tim transisi dilakukan apabila diminta oleh Presiden dan Wapres terpilih.

Baca juga: Penetapan Prabowo-Gibran oleh KPU Hari Ini Dihadiri Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud Tak Terlihat Hadir

"Kalau itu juga diminta dari presiden dan wapres terpilih," katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mendukung masa transisi pemerintahan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Hal itu disampaikan Presiden merespon putusan MK yang menolak gugatan sengketa Pilpres dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

"Dan pemerintah mendukung proses transisi dari sekarang ke nanti pemerintahan baru," kata Jokowi di SMKN 1 Rangas, Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa, (23/4/2024).

Tidak hanya itu, Presiden mengatakan pemerintah akan mulai menyiapkan masa transisi hingga Prabowo-Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Oktober nanti.

"Akan kita siapkan karena sekarang MK sudah, tinggal nanti penetapan oleh KPU besok ya," katanya.

Hal senada disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Ia mengatakan bahwa pemerintah segera menyiapkan transisi kepada Prabowo-Gibran.

Baca juga: Demokrat Prioritaskan AHY Jadi Menteri Prabowo: Ketua Umum Kami yang Utama

"Pemerintah akan segera menyiapkan dan mendukung penuh proses transisi pemerintahan kepada presiden dan wakil presiden terpilih," kata Ari.

Pemerintah kata Ari berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh program kerja hingga akhir masa jabatan Oktober mendatang.

"Pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh program kerja pemerintah yang telah dicanangkan hingga akhir masa pemerintahan pada bulan Oktober 2024 nanti," tuturnya.

Adapun, MK menolak gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam sengketa PHPU Pilpres 2024. Terhadap gugatan keduanya, MK menyatakan menolak seluruhnya.

Dari dua gugatan ini, terdapat tiga hakim MK yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Ketiga hakim MK itu adalah Saldi Isra, Enny Nurbainingsih, dan Arief Hidayat.