Calon Menteri Diseleksi KPK akan Jadi Preseden Baik Bagi Kabinet Prabowo-Gibran
Agung Baskoro menilai tak ada salahnya jika Prabowo-Gibran melibatkan KPK dan PPATK dalam menyeleksi para calon menteri kabinetnya.
Penulis: Reza Deni
Editor: Dewi Agustina
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai tak ada salahnya jika presiden-wapres terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melibatkan KPK dan PPATK dalam menyeleksi para calon menteri kabinetnya.
Hal tersebut diketahui sudah dilakukan sejak era Presiden Jokowi di periode pertamanya.
"Praktik ini menjadi preseden baik dalam menciptakan meritokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif, Sehingga tak ada salahnya Prabowo-Gibran melanjutkan keterlibatan KPK, PPATK, dan institusi lainnya untuk memastikan para calon menteri yang dipilih memenuhi kriteria ideal seorang pejabat publik," kata Agung kepada Tribunnews, Jumat (26/4/2024).
Dengan begitu, para menteri siap mengabdi dan tak tersandera oleh beban masa lalu.
Baca juga: NasDem Gabung Koalisi, Elite PAN Ungkit Tiga Kali Usung Prabowo Presiden Soal Jatah Kursi Menteri
Lalu, bagaimana jika KPK dan PPATK tak dilibatkan dalam penyeleksian calon menteri?
"Maka publik susah menangkap harapan baru atau perbedaan Prabowo-Gibran dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dalam merespon problem akut bangsa kita soal pejabat publik yang bersih dari korupsi maupun tindak pidana lainnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menganjurkan Prabowo Subianto untuk menyerahkan calon nama menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu sekaligus merespons pernyataan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang merasa tidak perlu Prabowo menyerahkan calon nama menteri ke komisi antikorupsi.
"Sangat perlu karena akan bantu Prabowo mendapatkan orang kredibel," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Tribunnews.com, Jumat (26/4/2024).
Menurut Boyamin, KPK bisa menelusuri rekam jejak calon menteri dimaksud.
Supaya lima tahun ke depan, tidak ada menteri Prabowo yang tersandung kasus korupsi.
"Sehingga selama lima tahun pemerintahan tidak akan terganggu menterinya tersandung masalah korupsi," katanya.
Pahala Nainggolan sebelumnya berpendapat bahwa presiden dan calon wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tidak perlu mengajukan calon menteri ke KPK.
Baca juga: PKB Blak-blakan Tak Punya Pengalaman Jadi Oposisi, Berharap Dapat Jatah Menteri dari Prabowo?
