Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Alissa Wahid Sebut Perubahan Istilah KKB Jadi OPM Buka Pintu Pendekatan Militeristik Lebih Besar

Alissa Qotrunnada Wahid, menanggapi soal bergantinya nomenklatur Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Alissa Wahid Sebut Perubahan Istilah KKB Jadi OPM Buka Pintu Pendekatan Militeristik Lebih Besar
Tribunnews/Rahmat Fajar Nugraha
Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Wahid, menanggapi soal bergantinya nomenklatur Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Menurutnya hal itu bisa membuka pintu pendekatan militeristik yang lebih besar di Papua.

"Tapi saya yakin perubahan nomenklatur ini membuka pintu untuk pendekatan militeristik yang lebih besar," kata Alissa dalam diskusi publik menelaah implikasi kebijakan penamaan KKB menjadi OPM, Jakarta, Senin (29/4/2024).

Menurutnya jika pendekatan tersebut berangkat dari keinginan untuk menyelesaikan konflik panjang di Papua. Dinilainya sudah terbukti tidak efektif.

"Saya justru berpikir bahwa situasi yang tidak kunjung selesai bahkan semakin banyak darah rakyat terbuang sia-sia di Papua ini," jelasnya.

Baca juga: Usman Hamid Ungkap Dampak Positif dan Negatif Berubahnya Sebutan KKB Jadi OPM

Ia mengingat perkataan ayahnya Abdurrahman Wahid, bahwa tidak ada satupun kekuasaan yang layak dipertahankan dengan darah rakyat.

Berita Rekomendasi

"Termasuk kekuasaan Indonesia, sebetulnya kekuasaan Jakarta tidak bisa kemudian dipertahankan dengan menumpahkan darah rakyat (Papua)," jelasnya.

Baca juga: OPM Desak PBB untuk Jembatani Negosiasi Pembebasan Pilot Susi Air, Minta Pemerintah Penuhi Tuntutan

Menurutnya situasi panjang di Papua yang tidak selesai-selesai. Berasal dari ketidakpercayaan kepada pemerintah Jakarta.

"Menurut saya rakyat Papua punya alasan valid untuk sulit percaya kepada pemerintah Jakarta. Dengan begitu banyak pelanggaran hak asasi manusia dan rakyat Papua yang selama ini belum terlindungi dengan baik," tegasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas