Misteri Jenderal Berinisial B di Pusaran Korupsi Timah, Kasus Ini Disebut bak Membuka Kotak Pandora
Hingga saat ini, publik masih penasaran, siapa Jenderal Bintang 4 berinisial B paling berkuasa dalam Kasus Korupsi Timah yang menjadi beking.
Editor: Malvyandie Haryadi
![Misteri Jenderal Berinisial B di Pusaran Korupsi Timah, Kasus Ini Disebut bak Membuka Kotak Pandora](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/jenderal-berinisal-b-f.jpg)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seperti yang diprediksi, kasus korupsi di PT Timah yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 271 triliun tidak hanya berhenti di Harvey Moeis dan Helena Lim.
Lebih jauh, beredar kabar ada pensiunan jenderal bintang empat di pusaran korupsi tambang tersebut. Sang jenderal ini disebut punya peran sebagai pelindung mereka yang terlibat kejahatan ini.
Hingga saat ini, publik masih penasaran, siapa Jenderal Bintang 4 berinisial B paling berkuasa dalam Kasus Korupsi Timah yang menjadi beking para pengusaha besar tersebut.
Kalau sosok pengusaha, sejauh ini yang sudah terseret adalah Bos Sriwijaya Air Hendry Lie, perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT) Harvey Moeis, dan bos timah Thamron alias Aon.
Mereka kini telah ditahan dan dijadikan sebagai tersangka.
Soal adanya sosok jenderal purnawirawan tersebut kali pertama diungkap oleh Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus.
Di dalam institusi kemiliteran dan kepolisian, bintang 4 merujuk pada pangkat Jenderal.
Jika TNI, sosok itu biasanya adalah mantan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, sedangkan di Polri, perwira yang pernah memiliki empat bintang di pundak, hanyalah kapolri atau bekas kapolri.
Meski dalam catatan, baik di TNI maupun Polri ada juga perwira yang meraih bintang 4 tanpa pernah menjabat Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, maupun Kapolri.
Sejauh ini Iskandar Sitorus tak menjelaskan secara detail sosok bintang 4 diduga beking praktik hitam tambang timah itu.
Dia hanya mengatakan, bintang 4 itu pensiunan aparat berseragam.
Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas kondisi ini, Iskandar menyatakan gubernur di Bangka Belitung.
Pada periode kasus itu terjadi, lanjut Iskandar, harusnya diseret kepala dinas pertambangan, kepala dinas kehutanan, dan kepala dinas perikanan diperiksa oleh pihak penegak hukum.
"Tidak mungkin mereka tidak tahu itu tugas pokok mereka. Kenapa tidak dari dulu dibongkar?