TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menyikapi pernyataan Presiden Joko Widodo di Musrenbangnas beberapa hari lalu terkait konektivitas pelabuhan laut, Pengamat Transportasi Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyatakan bahwa memang seharusnya setiap pelabuhan terintegrasi dengan sektor lainnya.

BHS memaparkan bahwa pelabuhan yang akan dibangun harus disesuaikan dengan pengembangan potensi wilayah sekitarnya.

Misalnya adanya potensi perkebunan, perindustrian, pariwisata, atau hubungan sosial dan budaya akan mempengaruhi model pelabuhan yang akan dibangun.

Dan pelabuhan yang dibangun tersebut juga harus selaras dengan proyeksi potensi lima hingga 25 tahun mendatang.

“Saat membangun pelabuhan, harus memperhatikan perencanaan dan manfaat pelabuhan untuk wilayah tersebut. Artinya, harus berkoordinasi dulu dengan daerah, apa yang dibutuhkan dan berkoordinasi dengan kementerian terkait, misalnya dengan Kemenperin terkait kebutuhan industri, perkebunan maupun pertanian atau Kemenparekraf terkait pariwisata,” kata BHS, Sabtu (11/5/2024).

Baca juga: Seloroh Jokowi soal Pindah Partai Mana usai Sudah Tak Dianggap PDIP: Pindah ke Pelabuhan

Jika sudah berkoordinasi, menurut dia, baru direncanakan jenis pelabuhan apa yang akan dibangun.

Apakah pelabuhan untuk orang atau logistik atau untuk keduanya.

“Selanjutnya, dilakukan feasibility study dan melakukan kajian atas kebutuhan kapal yang akan sandar. Hal ini berkaitan dengan pembangunan dermaga dan terminal,” ungkapnya.

BHS mengingatkan bahwa pembangunan dermaga, terminal hingga area penumpukan  harus diproyeksikan untuk kebutuhan hingga lima tahun ke depan.

Sementara posisi dan luasan lahan diproyeksikan untuk pengembangan hingga di atas 10 tahun ke depan.

“Sehingga pelabuhan ini bisa bermanfaat untuk lima tahun mendatang dan bisa dikembangkan hingga 10 tahun mendatang. Jadi tak perlu membangun pelabuhan lainnya di sekitarnya. Pelabuhan ini akan menjadi pelabuhan hub,” ungkapnya lagi.

Ia juga mengingatkan dalam membangun pelabuhan juga harus memperhitungkan kedalaman alur perairan.

“Jangan sampai alurnya kurang dalam sehingga kapal besar tidak bisa masuk dermaga, cuma kapal kecil yang bisa. Kan jadinya percuma. Dan bukan hanya sejak awal dipastikanĺ kedalamannya tapi tiap tahun juga harus selalu dipantau. Jika memang ada sedimentasi, artinya, pihak pelabuhan harus melakukan pengerukan sedimentasi. Sehingga tidak terjadi pendangkalan,” kata BHS.

Jika semua perencanaan ini sudah selesai, yang selanjutnya, Kemenhub harus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk perencanaan pembangunan sarana infrastruktur jalan menuju pelabuhan dan terhubung dengan akses kebutuhan semua sektor di area sekitarnya.