PAN Mengaku Belum Dengar Isu PKB Bakal Dapat Jatah 2 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
Saleh mengaku tak keberatan jika memang benar PKB mendapat jatah 2 menteri dalam Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay mengaku belum mendengar kabar bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mendapatkan dua jatah menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Saya enggak mendengar itu. Karena itu urusannya Pak Prabowo dong," ungkap Saleh menanggapi adanya isu yang beredar terkait jatah menteri untuk PKB.
Baca juga: 4 Kader PAN yang Disodorkan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran: Ada Waketum hingga Sekjen
Meski demikian, Saleh juga mengaku tak keberatan jika memang benar PKB mendapat jatah 2 menteri dalam Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Saleh mengatakan penentuan struktur kabinet adalah adalah hak prerogratif presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Jadi, karena itu nanti bagaimana susunannya siapa saja yang akan mengisi dan seterusnya itu nanti Pak Prabowo yang akan menentukan," kata Saleh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Menurutnya, penentuan komposisi kabinet adalah kewenangan Prabowo dan seluruh partai pendukung akan mengikutinya.
"Apakah misalnya hanya diambil dari partai-partai yang selama ini berkoalisi atau mungkin juga sudah akan ambil partai-partai yang kemaren berada pada koalisi lain," ujar Saleh.
Baca juga: 5 Menteri Jokowi yang Diprediksi Tetap Bertahan di Kabinet Prabowo, Tak Ada Nama Bahlil dan Retno
Berkaca dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Saleh menganggap bergabungnya partai luar koalisi sah-sah saja.
"Dan itu mungkin semangatnya Pak Prabowo tuh bagaimana mengakomodir semua pihak sebanyak mungkin, lalu untuk bersama-sama bersatu untuk mengisi dan melanjutkan pembangunan yang ada ini," ucapnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.