Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron memberi kode bakal kembali maju dalam seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK periode 2024-2029.

Hal itu disampaikan Ghufron usai menjalani sidang etik perdana terkait dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang.

"Artinya saya dengan kemudian merasa 2023 pada saat itu ada regulasi yang menghambat saya. Kemudian saya JR [Judicial Review], artinya hajat saya Anda bisa memahami ya," ucap Ghufron di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2024).

Ghufron pernah menguji Pasal yang mengatur masa jabatan pimpinan KPK sebagaimana termuat dalam Undang-undang (UU) KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusannya, MK mengubah masa jabatan pimpinan dan Dewas KPK dari semula empat tahun menjadi lima tahun.

Baca juga: Nurul Ghufron usai Disidang Etik Perdana Kasus Mutasi ASN Kementan: Kalau Bersalah Silakan Dihukum

Sementara itu, kolega Ghufron yaitu Alexander Marwata mengaku sudah tidak tertarik lagi mencalonkan diri kendati aturan melarangnya untuk maju kembali.

"Saya sudah tidak tertarik," kata Alex, Senin.

Alex mempunyai kriteria tertentu untuk capim KPK periode selanjutnya.

Ia mengatakan kriteria utama capim tersebut adalah tidak memihak kepada partai, golongan, atau paham tertentu alias nonpartisan.

"Dari delapan tahun jalan sembilan pengalaman saya di KPK sebagai pimpinan itu kan semakin dia tidak memilik afiliasi dengan instanti tempat asal atau punya hubungan dengan para pejabat-pejabat tinggi yang lain ya itu buat saya lebih bagus," sebut Alex.

Dia menilai kondisi tersebut membuat kerja-kerja pemberantasan korupsi dapat dijalankan secara independen.

"Ketika dia melakukan penindakan, enggak ada sungkan-sungkannya, toh dia enggak kenal dengan siapa pun. Jadi, pimpinan sudah dari, ya ini pendapat saya pribadi ya, sudah mungkin petinggi dari pejabat yang sebelumnya punya networking dengan pejabat-pejabat yang lain, termasuk dengan pengurus partai politik, mungkin ada ya, ada rasa sungkan ketika kemudian berhubungan dengan perkara," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Pansel Capim dan Dewas KPK akan diumumkan pada bulan Juni mendatang.

"Iya (diumumkan bulan Juni), ini baru menyiapkan untuk anggota-anggota dari pansel," kata Jokowi di Pasar Sentral Lacaria, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024).

Koordinator Staf Khusus Presiden RI Jokowi, Ari Dwipayana, menyebut Pansel Capim KPK akan berjumlah sembilan orang. Terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat sipil.

"Terdiri dari lima orang dari unsur pemerintah dan empat orang dari unsur masyarakat yang akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden," kata Ari dalam keterangannya dikutip Sabtu (11/5/2024).