TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satu unit mobil merek Mercedes Benz Sprinter 315 CD warna hitam telah disita Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Menurut Juru Bicara Kelembagaan KPK Ali Fikri, mobil itu sebelumnya diduga disembunyikan oleh SYL di wilayah Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Mobil itu merupakan temuan dari Tim Aset Tracing dari Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK," ujar Ali Fikri, Selasa (14/5/2024).

Ali Fikri kemudian menambahkan, mobil Sprinter 315 CD warna hitam itu ditemukan dalam penguasaan dari orang terdekat SYL.

KPK pun langsung menyita mobil tersebut untuk dijadikan bukti di perkara TPPU.

"Selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara TPPU yang juga akan dikonfirmasi pada saksi-saksi termasuk tersangka," kata Ali.

Spesfikasi dan Harga

Sebagai informasi, Mercedes Benz Sprinter diperkenalkan oleh PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) pada tahun 2021 sebagai mobil keluarga yang nyaman digunakan terutama untuk perjalanan jarak jauh.

MBDI memberikan fasilitas custom interior yang memungkinkan pelanggan untuk meng-custom interior sesuai dengan kebutuhan.

Khusus pada Mercedes-Benz Sprinter 2024, tersedia dengan harga mulai dari Rp 975 Juta.

Dengan pilihan mesin Diesel, Sprinter ini menawarkan efisiensi yang tinggi dan performa yang kuat​​.

Sprinter berukuran panjang 6967mm dan lebar 2345mm, memberikan ruang yang luas untuk 14 penumpang dan beratnya 3.880 kg. Tersedia tiga varian: 415 CDI A3, 315 CDI A2, dan 315 CDI A3.

Varian 415 CDI A3 memiliki mesin diesel 2.2L, 4 silinder, dan transmisi manual 6-percepatan.

Mobil ini menghasilkan tenaga 150 hp dengan torsi 330 Nm dan kecepatan maksimum 160 km/jam.

Varian ini juga menawarkan setir jenis rack dan pinion yang dapat disesuaikan.

Mercedes-Benz Sprinter dilengkapi dengan sistem keamanan, seperti airbag penumpang depan dan pengemudi, Anti Lock Braking System, Brake Assist, serta EBD (Electronic Brake Distribution). Pada bagian luar depan dan sampingnya terdapat pelindung benturan.

KPK: Diduga Sengaja Disembunyikan

Ali berujar, mobil itu diduga milik SYL yang sengaja disembunyikan dan dipindahtangankan, serta didapati dalam penguasaan dari orang terdekat SYL. 

"Selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara TPPU dan berikutnya juga akan dikonfirmasi pada saksi-saksi termasuk tersangka," ujarnya. 

SYL diproses hukum KPK atas kasus dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan TPPU. Hanya saja, dua kasus awal yang baru masuk persidangan. 

SYL yang merupakan politikus Partai NasDem didakwa melakukan pemerasan hingga mencapai Rp44.546.079.044 dan menerima gratifikasi dianggap suap sejumlah Rp40.647.444.494 selama periode 2020-2023. 

Tindak pidana itu dilakukan SYL bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta.

Dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, SYL disebut menggunakan anggaran Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. 

Di antaranya untuk pembayaran dokter kecantikan anak, renovasi rumah anak, setoran ke istri setiap bulan, pembelian mobil untuk anak, hingga membayar tagihan kartu kredit SYL.

Fakta terbaru 

Berikut ini fakta terbaru yang terkuak dalam persidangan Senin (13/5/2024) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Saksi yang membeberkan fakta tersebut ialah Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Nasrullah.

Katanya, untuk kegiatan Pramuka, uang yang digelontorkan mencapai Rp 50 juta.

"Ada Pramuka 50 juta. Kalau tidak salah ada Jambore, kayak kegiatan di Cibubur," kata Nasrullah di persidangan.

"Yang minta langsung Pak Kasdi (eks Sekjen Kementan) atau Panji (ajudan SYL)?" tanya jaksa penuntut umum kepada Nasrullah.

"Saya enggak ingat persis siapa yang minta," jawabnya.

Kemudian Nasrullah juga membeberkan bahwa ada uang yang dialirkan untuk biaya operasional pesantren dan bantuan bencana alam.

Namun tak diungkap lebih jauh pesantren yang menerima uang tersebut.

"Ada lagi lain-lain. Biaya operasional untuk pesantren, bencana ada 260 juta," kata Nasrullah.

Menurut Nasrullah, seluruh permintaan itu dipenuhi menggunakan anggaran Direktorat Jenderal PKH Kementan.

Permintaan-permintaan itu memang tak ada di dalam anggaran. Namun pihak Ditjen mengakalinya dengan membuat perjalanan dinas fiktif dan memanfaatkan sisa operasional.

"(Anggaran) periode 2021 sampai 2023 dari perjalanan dinas, pertemuan," ujarnya.

Selama periode itu, Ditjen PKH Kementan mengeluarkan hingga Rp 1,3 miliar untuk memenuhi permintaan-permintaan SYL yang tak tercantum di dalam anggaran.

"Dari catatan kami 1,3. Itu periode 2021 sampai 2023," katanya.