Jusuf Kalla Menilai DPA Tak Perlu Diaktifkan Kembali: 'Kan Sudah Ada Dewan Pertimbangan Presiden'
JK menilai DPA tak perlu diaktifkan kembali karena sudah ada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk memberi masukan kepada Kepala Negara.
Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) merespon soal wacana diaktifkannya kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Lembaga tersebut nantinya diisi oleh Presiden dan Wakil Presiden yang pernah menjabat.
DPA akan memberikan masukan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat.
Atas hal itu JK menilai DPA tak perlu diaktifkan kembali karena sudah ada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk memberi masukan kepada Kepala Negara.
Baca juga: Bantah Presidential Club Sama dengan Wantimpres-DPA, Jubir Prabowo: Tak Dilembagakan, Wadah Diskusi
"Kan ada Wantimpres pengganti Dewan Pertimbangan Agung, masa ada dua," kata JK di Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).
Ia menegaskan bahwa wacana tersebut tak perlu direalisasikan.
"Memang begitu (Wantimpres sudah cukup)," ujarnya.
Diketahui ide untuk mengaktifkan kembali DPA muncul dari Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Ia menyampaikan soal DPA tersebut untuk merespon wacana pembentukan klub Presiden sebagai wadah komunikasi antara Presiden dan wakil presiden yang menjabat dengan Presiden dan Wapres pendahulunya.
Bamsoet berharap ide presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk membentuk Presidential Club dilembagakan.
"Malah kalau bisa (presidential club) mau diformalkan," kata Bamsoet di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (7/5/2024).
Menurut Bamsoet, Indonesia pernah memiliki Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang diisi para mantan presiden dan wakil presiden.
Baca juga: JK Kritik Ide Penambahan Menteri Jadi 40 Lebih di Kabinet Prabowo-Gibran, Sebut soal Kabinet Politis
"Kita pernah punya lembaga Dewan Pertimbangan Agung, yang bisa diisi oleh mantan-mantan presiden maupun wakil presiden, kalau mau diformalkan kalau Pak Prabowo-nya setuju," ujarnya.
Namun, dia tak menyoalkan jika Ketua Umum Partai Gerindra itu enggan memformalkan presidential club. Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk memutuskan.
Bamsoet menilai para pemimpin bangsa sangat penting duduk bersama berdiskusi mengenai persoalan bangsa.
“Seperti Pak SBY, Pak Jokowi ya, Bu Mega ini penting untuk melihat ke depan bagaimana persoalan bangsa ini bisa kita hadapi, bisa kita selesaikan secara gotong royong,” ucapnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.