Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyatakan siap kerja sama bersama pemerintah untuk kesejahteraan dan kemakmuran nelayan di seluruh Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua Umum HNSI, Herman Herry, saat perayaan hari ulang tahun ke-51 HNSI di kantor DPP HNSI, Jakarta, Senin (20/5/2024).

“HNSI sekarang sudah siap untuk berlari kencang. Kami secara resmi akan berperan serta bergandengan tangan dengan pemerintah untuk kesejahteraan dan kemakmuran para nelayan seluruh Indonesia,” kata Herman Herry.

Dalam kesempatan itu, Herman Herry menyampaikan pesan sekaligus harapan kepada pemerintah pusat agar HNSI masuk dalam lembaran negara. Sehingga, keberadaan HNSI dalam memperjuangkan kesejahteraan nelayan bisa selaras bersama pemerintah.

“Kami meminta kepada pemerintah untuk memberikan kami hadiah. Artinya pemerintah mengeluarkan Keppres bawah tanggal 21 Mei adalah hari nelayan Indonesia. Sehingga kami mewakili para nelayan merasa diakui keberadaannya sebagai bagian dari anak bangsa. HNSI ini harus diakui oleh pemerintah, HNSI ini harus masuk dalam lembaran negara,” kata Herman Herry.

Baca juga: Jokowi: 500 Juta Petani Kecil Terancam Kekeringan pada 2050

Herman Herry menyampaikan, terkait kesejahteraan nelayan itu artinya sangat luas. Dimana, kesejahteraan nelayan itu mulai dari pemberdayaan sampai dengan perbantuan.

“Kalau pemberdayaan tentu pihak institusi terkait sudah tahu bahwa bagaimana program-program pemberdayaan yang diberikan kepada para nelayan seperti layaknya masyarakat marjinal lainnya di Indonesia,” kata Herman.

Sementara terkait program perbantuan, lanjut Herman Herry, bagaimana program pemerintah pusat melibatkan nelayan dalam mengimplementasikan program kerja untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di tanah air.

"Misalnya dengan pembinaan, dengan BBM subsidi, dan macam-macam. Tentu hal ini kami sadari pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Ini harus dilakukan pelatihan, gayung bersambut. Pemerintah menjalankan tugasnya, HNSI yang mewakili nelayan juga melakukan tugasnya, kita akan ketemu di tengah dan bergandengan tangan,” kata Herman.

Baca juga: SYL Minta Dirjen Perkebunan Belikan 1 Mikrofon Harga Rp 25 Juta, Lalu Perintahkan Kirim ke Rumdin

Selama ini, program pemerintah pusat kepada para nelayan sudah berjalan, tapi belum maksimal. Hal itu karena data yang dimiliki belum tertata dengan baik. Sehingga, HNSI ke depan akan menata ulang para anggota dengan memberikan kartu tanda anggota (KTA).

“Kami paham tidak maksimalnya program itu karena data yang tidak komplit, kedua pelaksanaan di lapangan dengan melanggar aturan, misalnya yang menerima BBM subsidi itu bukan orang yang berhak, adanya pembelokan program kepada orang-orang tidak berhak, pembelokan yang bukan tujuannya,” terangnya.

“Oleh karena itu, kami akan bergandengan dengan tangan dengan penegak hukum dalam hal ini Polri, yang diwakili Kakorpolairut dan Diipolairut se-Indonesia untuk bersama-sama menertibkan hal-hal yang belum tertib agar program-program perbantuan itu bisa tepat sasaran,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen HNSI Lydia Assegaf menyampaikan, hingga saat ini sudah terkumpul sebanyak 150 ribu anggota HNSI. Menurutnya, pengumpulan data tersebut dalam rangka menuntaskan permasalahan nelayan di tanah air.

“Kami saat ini sedang fokus menyiapkan data nelayan se Indonesia. Saat ini sudah terkumpul 150 ribu anggota. Data ini akan terus bertambah dan menjadj krusial dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah nelayan di lapangan,” ujar Lydia.