Oleh sebab itu, tutur Ma'ruf, muncul Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Menurutnya, tujuan PTN-BH ialah mencari solusi terkait permasalahan biaya kuliah

"PTN-BH itu supaya dia mencari solusi. Nah, ini yang sebenarnya harus dikembangkan, dan juga tentu mahasiswa juga tidak mungkin tidak mengambil bagian dan pemerintah juga harus mengambil bagian. Menurut saya solusinya itu, ya, dibagi ini."

"Harus menjadi beban pemerintah sesuai dengan kemampuan, menjadi beban mahasiswa sesuai dengan kemampuan, dan menjadi beban perguruan tinggi melalui badan-badan usaha yang dikembangkan untuk menanggung sebagian," terangnya, Rabu, dilansir YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ia menilai seharusnya biaya UKT tak dibebankan sepenuhnya kepada mahasiswa.

Pasalnya, tak semua mahasiswa berasal dari keluarga yang kuat secara ekonomi.

"Jadi, jangan dibebankan kepada mahasiswa semua, akibatnya seperti sekarang kan, karena tidak semua mahasiswa mampu. Nah, barangkali ini solusi yang harus kita ciptakan seperti apa," ucapnya.

Ma'ruf Amin mengatakan masing-masing pihak, yakni kampus, mahasiswa, dan pemerintah harus mengambil tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. 

"Dan perguruan tinggi diberi juga advokasi untuk dia bisa mengembangkan usahanya sebagai badan hukum. Jadi perguruan tinggi PTN-BH jangan hanya bebasnya saja, bisa melakukan ini-ini karena dia badan hukum, tapi tanggung jawabnya enggak gitu kan. Itu juga tidak fair (adil)."

"Pemerintah juga tidak mungkin lepas tanggung jawab, pemerintah harus mengambil tanggung jawab karena ini bagian daripada tanggung jawab pemerintah. Mahasiswa juga sesuai kemampuannya, tetapi juga bukan tidak ada beban. Sesuai. Nah, kalau proporsionalitas ini dibangun, menurut saya kita bisa," ujar Ma'ruf.

Anies Baswedan

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, menyebut negara harus segera memberikan keputusan dengan bijak, kepada pihak mana biaya UKT dibebankan.

"Kalau biaya (dibebankan) kepada keluarga, lebih besar dari pada diambil negara, maka yang mampu merasakan pendidikan tinggi adalah mereka yang sudah makmur," ucap Anies, Senin (20/5/2024), dikutip dari WartaKotalive.com.

Ia berpendapat mestinya negara memberikan subsidi atau alokasi anggaran lebih besar dalam sektor pendidikan.

Tujuannya supaya masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah bisa mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi.