Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorantas) Polri Irjen Pol (Purn) Djoko Susilo kembali mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) dalam kasus korupsi proyek simulator surat izin mengemudi (SIM) yang menjeratnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango memberikan respons.

Baca juga: ICW Desak MA Tolak PK Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo

"Kita serahkan saja kepada majelis hakim PK-nya. Kita paham bahwa dengan Putusan MK No. 34 Tahun 2013, seakan dimungkinkan PK lebih dari sekali dalam perkara pidana," kata Nawawi kepada wartawan, Kamis (23/5/2024).

Meski menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim PK, Nawawi menyinggung ihwal adagium litis finiri oportet.

Baca juga: MA Periksa PK yang Diajukan Terpidana Kasus Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo

Asas hukum itu bermakna "setiap perkara harus ada akhirnya". Asas ini berkaitan dengan kepastian hukum.

"Jika tak ada akhirnya, maka tak akan ada kepastian hukumnya, dan pada akhirnya dapat memunculkan sinisme, lain hakim lain putusan," kata Nawawi.

Adapun perkara PK pensiunan jenderal polisi itu teregister dengan Nomor Perkara 756 PK/Pid.Sus/2024 yang masuk pada Selasa 30 April 2024.

Dalam situs Mahkamah Agung, perkara itu sedang diperiksa majelis hakim.

“Status dalam proses pemeriksaan Majelis,” sebagaimana dikutip dari situs tersebut.

Perkara ini akan diadili oleh majelis hakim yang diketuai Suharto, serta beranggotakan H. Ansori, Sinintha Yuliansih Sibarani, Jupriyadi, dan Prim Haryadi.

Menurut kuasa hukum Djoko, Juniver Girsang, kliennya telah mengantongi novum atau bukti baru yang menjadi syarat mengajukan PK.

Namun, ia enggan mengungkap apa bukti baru yang dibawa ke hadapan Hakim Agung MA tersebut.

“Sementara kita belum comment,” kata Juniver.

Baca juga: Ada Pihak Tertentu Sengaja Tutupi Plang Sita KPK Di Rumah Eks Mentan SYL Kota Parepare