Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah mengatakan Puan Maharani tak otomatis menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.

Hal ini merespons candaan Megawati yang mengajak Puan untuk bertukar jabatan Ketua Umum PDIP dengan Ketua DPR RI.

Said mengatakan Kongres PDIP akan digelar pada tahun 2025. Dia menganggap pernyataan Megawati hanyalah candaan.

"Bahwa ibu Ketum dalam pembukaan (Rakernas) kemarin Mbak Puan jadi Ketum. Gantian, ibu Ketum yang ke luar negeri, itu kan lepasan-lepasan dari bu Ketum," kata Said saat ditemui di arena Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (25/5/2024).

Baca juga: Tak Diundang Hadiri Rakernas PDIP, Jokowi Pilih Main Bareng Cucu dan Keliling Yogya Pakai Andong

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini menjelaskan pergantian ketua umum akan ditentukan melalui mekanisme Kongres partai.

"Tidak bisa kita tangkap langsung bahwa nanti penggantinya Puan. Itu bukan sikap ketua umum," ujar Said.

Berawal dari Candaan Megawati

Candaan Megawati disampaikan dalam pidato pembukaan Rakernas ke-V PDIP pada Jumat (24/5/2024) kemarin.

Hal ini terjadi setelah Megawati menyapa sejumlah tokoh hingga para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Megawati berseloroh jika Puan senang karena kunjungan ke luar negeri terus dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR.

“Lalu saya bilang, 'gantian lah sama saya. Saya deh yang jadi Ketua DPR, kamu yang jadi Ketua Umum',” ucap Megawati.

Kongres Diundur

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan pihaknya memutuskan mengundur pelaksanaan Kongres VI ke tahun 2025.

Hal ini disampaikan Basarah sebelum pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Basarah menyebut dalam Rakernas kinerja partai akan dievaluasi berdasarkan keputusan-keputusan Kongres tahun 2019.

"Kemudian kita juga akan melakukan konsolidasi organisasi partai, dengan mengembalikan siklus kongres kembali ke tahun 2025," kata Basarah di lokasi.

Dia menjelaskan Kongres diundur ke tahun 2025 karena pada 2024 terdapat banyak sekali agenda-agenda nasional.

"Karena kebetulan jadwal kongres dilaksanakan pada tahun 2019, tetapi karena agenda-agenda nasional lainnya termasuk pelaksanaan Pilpres dan Pileg kemarin," ujar Basarah.

Di samping itu, Hasto menuturkan pada November 2024 mendatang akan digelar Pilkada serentak.

"Maka untuk kebutuhan konsolidasi pemantapan organisasi partai mensukseskan agenda-agenda nasional bangsa itu, maka Kongres akan diputuskan dikembalikan dalam siklus 5 tahunan, nanti 2025 yang akan datang," ucapnya.