TRIBUNNEWS.COM - Publik meminta kasus anggota Densus 88 Antiteror Polri yang diduga membuntuti Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, segera diusut.

Permintaan itu salah satunya disampaikan oleh politikus PKS, Mardani Ali Sera.

Mardani menegaskan kasus ini tidak boleh ditutup begitu saja dengan alasan yang tidak jelas.

"Kalau bab ini mesti dituntaskan jangan sampai ada case closed," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Menurut Mardani, jika kasus ini ditutup, akan berdampak buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

Ia khawatir kasus tersebut terselesaikan dengan lobi-lobian di balik layar.

"Ini preseden yang buruk dimana penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tegas dan jangan sampai ada penyelesaian dibalik layar," tegas Mardani.

Diketahui, kasus dugaan penguntitan ini sampai direspons Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terkait dengan dugaan ini, Presiden pun telah memanggil Jaksa Agung St Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk menanyakan hal tersebut.

"Sudah saya panggil tadi," kata Jokowi seusai menghadiri acara Inagurasi Kepengurusan GP Ansor di Istora, Senayan, Jakarta, Senin, (27/5/2024).

Kendati demikian, Jokowi tidak menjelaskan hasil pemanggilan tersebut.

Baca juga: PKS Desak Usut Kasus Densus 88 Intai Jampidsus: Jangan Sampai Penyelesaian di Balik Layar

Dalam kesempatan lain, Kapolri mengatakan bahwa tidak ada masalah antara Polri dan Kejaksaan Agung.

"Intinya tidak ada apa apa," kata Kapolri.

Sebelumnya, sebagaimana pemberitaan yang beredar, Jampidsus Febrie disebut-sebut sempat diikuti oleh sejumlah orang yang diduga merupakan anggota Densus 88 Polri.

Peristiwa terjadi saat makan malam di salah satu restoran kawasan Cipete, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

"Saya saja enggak ngerti itu. Jampidsus enggak apa-apa kok. Biasa aja. Semua berjalan seperti biasa."

"Pengamanan itu hal yang biasa kalau eskalasi penanganan perkaranya banyak," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, Jumat (24/5/2024).

Dugaan penguntitan ini pun berbuntut panjang.

Diketahui mobil polisi militer (PM) sempat berbaris di depan kantor Kejaksaan Agung, Selasa (21/5/2024) malam.

Tidak diketahui secara pasti apa penyebabnya, tetapi diduga hal ini berkaitan dengan dugaan penguntitan itu.

Pihak Kejaksaan Agung pun buka suara atas peristiwa penguntitan itu.

Malam itu, diketahui ada dua mobil PM yang terparkir di depan gedung untuk bersiaga.

Mereka yang melakukan penjagaan adalah aparat berompi hitam.

Terkait hal itu, Ketut mengatakan bahwa hal itu biasa dilakukan terlebih ketika Kejaksaan Agung sedang menangani perkara besar.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengamanan dalam rangka menuntaskan suatu perkara.

Saat ini, kata Ketut, Kejaksaan Agung memang sedang menangani beberapa perkara korupsi dengan kerugian negara fantastis dan diduga melibatkan tokoh-tokoh besar.

Di antara perkara tersebut adalah korupsi timah, impor gula, emas, dan lain sebagainya.

"Kalau peningkatan keamanan biasa-biasa saja itu kan. Kita lagi menangani perkara gede. Eskalasi pengamanan harus kita tingkatkan," kata Ketut.

Tentang perkara besar mana yang dimaksud, Ketut pun enggan berkomentar banyak.

Ia pun membantah adanya keterkaitan peningkatan pengamanan dengan kejadian yang diduga menimpa Jampidsus Febrie Adriansyah.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani//Igman Ibrahim/Ashri Fadilla/Abdi Ryanda Shakti)