TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai untuk menjaga posisi tawarnya di hadapan pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. 

Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Azhari Ardinal mengatakan Jokowi wajib hukumnya menjadi Ketua Umum Partai agar tidak ditinggalkan atau diabaikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Secara historis, setelah selesai menjabat, mayoritas Presiden Indonesia memimpin partai dan menjadi Ketua Umum Partai. Ibu Mega dan Pak SBY menjadi role model bagi siapapun. Termasuk mungkin bagi Pak Jokowi,” kata Azhari dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (29/5/2024).

Apalagi, menurut Azhari, banyak program pemerintahan Jokowi yang belum terwujud hingga saat ini dan bakal dilanjutkan pada pemerintahan mendatang. 

Satu-satunya jalan untuk memastikan program tersebut dapat berjalan, ungkapnya, dengan ikut mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran melalui pengaruh di partai politik.

“Keberadaan Gibran (anak Jokowi) saja tidak cukup. Jokowi mesti punya partai politik agar bisa ikut mengontrol jalannya program-program pemerintahan. Tanpa partai politik tidak akan ada interaksi dan (pengaruh) partisipasi Jokowi. Jangan lupa, partai politik adalah komponen penting dalam pemerintahan hasil pemilu 2024 (Prabowo Gibran),” tuturnya. 

Azhari menambahkan posisi PDIP yang akan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran akhirnya semakin membuat pentingnya kehadiran Jokowi sebagai Ketua Umum partai.

Pasalnya, pemerintahan Prabowo-Gibran pasti sangat membutuhkan kemampuan politik Jokowi untuk menjaga dinamika politik.  

“Ide Jokowi menjadi Ketua Umum Partai semakin urgen lantaran PDIP bakal memilih jalan sebagai oposisi. Prabowo-Gibran butuh figur Jokowi untuk menjaga dinamika politik koalisi dan oposisi agar tidak menganggu jalannya pemerintahan. Karena itu, Jokowi pasti akan mengambil posisi sebagai Penjaga Pemerintahan ketika PDIP menjadi oposisi,” jelasnya.  

Sejauh ini, rumor berkembang memang menyebut Jokowi bakal menjadi Ketua Umum partai politik yang sudah existing selama ini. Antara lain Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN dan Partai Nasdem. 

Tetapi Azhari menyebut besar kemungkinan Jokowi potensial hanya akan berlabuh di Gerindra dan PAN yang relatif tidak banyak memiliki resistensi terhadap dirinya.

Kedua partai tersebut, dikatakannya secara terbuka sudah menggelar karpet merah bagi keanggotaan Jokowi.

“Jokowi itu potensial jadi Ketum Gerindra karena setelah Prabowo jadi Presiden, Prabowo tak boleh merangkap sebagai Ketum Partai. Apalagi semua orang tahu Prabowo menang menjadi Presiden karena bantuan dukungan Jokowi. Ya ini semacam tukar guling lah, Prabowo jadi Presiden, Jokowi jadi Ketua Umum Partai Gerindra,” ujarnya.

Baca juga: Daftar Undangan Penetapan Prabowo-Gibran Presiden: Jokowi, Ketum Parpol & Pimpinan Lembaga Negara

“Sementara kalau di PAN, Jokowi memang sangat dibutuhkan karena ketiadaan figur politik di partai ini selepas ditinggal Amin Rais. Sebagai Presiden 2 periode, PAN butuh pengalaman dan kemampuan Jokowi untuk memenangkan pemilu dan mengoptimalkan dukungan masyarakat. Jika Jokowi jadi Ketua Umum PAN atau Ketua Majelis Penasihat Partai, maka hal tersebut akan meningkatkan daya tarik PAN. Setidak-tidaknya bagi para pendukung Jokowi yang non-partisan,” katanya.