TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih RI Prabowo Subianto diharapkan bisa membuka kemungkinan peran Indonesia mendorong terciptanya perdamaian di kawasan Semenanjung Korea.

Indonesia memiliki landasan historis hubungan dengan Korea Selatan maupun Korea Utara. 

Dalam konteks ini, Indonesia akan mengedepankan dukungan terhadap negosiasi damai dan kerja sama diplomatik sebagai pendekatan utama dalam menyelesaikan permasalahan terkait uji coba misil Korea dan upaya denuklirisasi, seperti tuntutan AS, Korsel dan Jepang.

Pandangan ini mengemuka dalam webinar bertajuk “Strategic Crossroads: Navigating the North Korean Challenge in East Asia Security and Indonesia’s Foreign Policy”.

Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Katolik Parahyangan, Ratih Indraswarti mengatakan, kecil kemungkinannya (kebijakan nuklir) Korea Utara akan berubah meski dalam tekanan internasional yang luar biasa.

“Rangkaian tes nuklir dan tes misil oleh Korea Utara yang memuncak pada rejim Kim jong Un adalah instrumen negosiasi dan deteren bagi keberlangsungan pemerintahnya," kata Ratih, dikutip Sabtu (1/6/2024). 

Baca juga: Korea Utara Kirim Lebih dari 200 Balon Berisi Sampah dan Kotoran ke Korea Selatan, Apa yang Terjadi?

Korea Utara tampaknya akan terus menggunakan senjata nuklir sebagai alat negosiasi luar negeri mereka, meskipun mereka sebenarnya sangat bergantung pada Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan juga Rusia untuk kelangsungan perekonomian dan pengembangan teknologi persenjataan mereka.

Oleh karena itu, peran penting kebijakan luar negeri Indonesia adalah mendorong perdamaian di semenanjung Korea bersama dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam konteks tekanan trilateral.

Sementara itu, dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia (UI) Haryadi Wirawan berpandangan, sebenarnya Korea Utara masih terbuka untuk diajak berdiskusi bersama dengan dunia internasional. RRT, Korea Selatan, dan Jepang pun sudah melakukan diskusi bersama untuk mencari kesepakatan dalam menghadapi Korea Utara.

Ia menjelaskan, perundingan trilateral tersebut terlaksana karena RRT maupun Jepang dan Korea Selatan tidak mau kehilangan inisiatif dalam menghadapi Korea Utara. Hal itu karena mereka tidak mau inisiatif tersebut dipegang oleh Amerika Serikat.

Baca juga: Jokowi: Israel Miliki Kewajiban Taati Mahkamah Internasional Hentikan Serangan ke Palestina

Ketua Hubungan Luar Negeri DPP Partai Gerindra, Irawan Ronodipuro, meyakini presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto adalah sosok yang memiliki wawasan dan kemampuan diplomasi yang sangat baik atas masalah ini.

Sehingga terbuka kemungkinan Prabowo akan mengundang Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un untuk berkunjung ke Indonesia dalam rangka membangun kembali hubungan emosional antara pemimpin kedua negara, seperti yang dulu pernah ada. 

“Dengan adanya hubungan emosional yang kuat antara kedua pimpinan, maka Indonesia akan dapat berperan menjadi penengah yang baik dalam upaya mendamaikan ketegangan di Asia Timur," ujar Irawan.

Irawan menegaskan pemerintahan Prabowo akan tetap mempertahankan prinsip Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif dan Indonesia tetap akan berpegang teguh pada prinsip “a thousand friends is too few and one enemy is too many” (seribu kawan terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak).