Tabungan Perumahan Rakyat

Fraksi PKS Minta Pemerintah Buka Opsi Revisi UU Tapera

Tayang: Minggu, 2 Juni 2024 09:36 WIB

Baca tanpa iklan

Penulis: Chaerul Umam

Editor: Theresia Felisiani

Baca Selanjutnya: Tiba di KPK, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Jalani Pemeriksaan Intensif

✖

Fraksi PKS Minta Pemerintah Buka Opsi Revisi UU Tapera

Runi/mr (dpr.go.id)

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama. Fraksi PKS DPR RI meminta pemerintah membuka opsi revisi Undang-Undang nomor Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hal itu lantaran masifnya penolakan terhadap kebijakan iuran Tapera.

Dalam Pasal 7 PP mengenai Tapera tersebut, jenis pekerja yang wajib menjadi peserta mencakup pekerja atau karyawan swasta, bukan hanya ASN, pegawai BUMN dan aparat TNI-Polri.

Dalam PP tersebut, besaran simpanan dana Tapera yang ditarik setiap bulannya yakni 3 persen dari gaji atau upah pekerja. Setoran dana Tapera tersebut ditanggung bersama oleh pemberi kerja yakni sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.

Sementara untuk pekerja mandiri atau freelancer ditanggung sendiri oleh pekerja mandiri.

Adapun pemberi kerja wajib menyetorkan simpanan Tapera setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke Rekening Dana Tapera. Hal yang sama juga berlaku bagi freelancer.

Pemerintah memberikan waktu bagi para pemberi kerja untuk mendaftarkan para pekerjanya kepada Badan Pengelola (BP) Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP 25/2020.