TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatannya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken keputusan presiden soal pemberhentian Bambang dan Dhony.

Sejauh ini tidak disebutkan alasan keduanya mundur sebagai Kepala dan Wakil Kepada Otorita IKN.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni juga diangkat sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.

Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Pesan Jokowi Kepada Plt Kepala Otorita IKN

Jokowi meminta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono dan Plt Wakil Ketua Otorita IKN Raja Juli Antoni menjamin percepatan pembangunan IKN. 

"Jadi Bapak Presiden berharap beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR, Pak Wamen ATR/BPN dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai Plt ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya," kata Pratikno.

Pratikno menekankan visi pembangunan IKN tetap pada visi semula yakni rencana Nusa Rimba Raya dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar.

Pratikno juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan presiden (keppres) pemberhentian Bambang dan Dhony sebagai kepala dan wakil kepada Otorita IKN.

Pratikno mengatakan, Presiden Jokowi berharap Basuki dan Raja yang statusnya sebagai Plt, dapat segera menjamin percepatan pembangunan IKM sebaik-baiknya dengan visi semula.

Yakni, kata Pratikno, tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga.

Pimpinan Komisi II DPR Kaget

Wakil Ketua Komisi II DPR RI fraksi PDIP, Junimart Girsang mengaku kaget mendengar kabar mundurnya Bambang Susantono.

"Tentu mengagetkan bagi saya dan Komisi II yang menjadi perbincangan di WAG (WhatsApp Group). What happen?" kata Junimart kepada Tribunnews.com, Senin (3/6/2034).

Menurut Junimart, Bambang merupakan sosok yang cerdas dan luar biasa ketika memimpin pembangunan IKN.

"Beliau cukup komunikatif dan menguasai penyelesaian kendala yang solutif ketika kita pertanyakan tentang logika lapangan," ujarnya.

Dia berharap mundurnya Bambang tak mengganggu percepatan pembangunan IKN. Terutama, IKN akan jadi lokasi upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.

"Tentu harapan kita tidak mengganggu percepatan pembangunan IKN yang dicanangkan tanggal 17 Agustus 2024 sudah melakukan upacara kenegaraan HUT RI di IKN," ucap Junimart.

Anggota Komisi II DPR: Ada yang Aneh

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera, merespons kabar mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Wakil Kepala Otorita IKN.

Mardani melihat ada yang aneh di balik pengunduran diri dua orang tersebut.

"Ada yang aneh. Kok mundur?" kata Mardani kepada Tribunnews.com, Senin (3/6/2024).

Sebab, menurut Mardani, kerja Bambang dan Dhony baik dan sejauh ini mengasilkan kinerja positif, untuk membangun IKN. 

Respons PKB

Ketua DPP PKB sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan turut merespons soal mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.

Daniel menyatakan, sejatinya apa yang diputuskan oleh Bambang dan Dhony itu karena didasari karena beberapa faktor, termasuk soal target.

Dirinya menaruh fokus soal target pembangunan infrastruktur yang dimana harus sudah siap minimal untuk acara HUT Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang.

"Di samping tuntutan-tuntutan yang sangat besar kadang-kadang di luar bayangan kita, kita mampu atau enggak. Seperti mengejar target target untuk sampai 17an misalnya. Target target pembangunan, infrastruktur," kata pria yang akrab disapa Danjo tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Atas hal itu, Danjo menilai wajar jika emang target yang diberikan tersebut terlalu tinggi sehingga menjadi salah satu dasar Bambang dan Dhony mundur.

Pasalnya kata dia, siapapun yang diberikan target demikian, pasti tidak merasa sanggup untuk menerapkannya.

"Saya enggak tau mesti nanya ke Pak Bambang. Cuma rasanya siapapun kepala otorita IKN pasti akan gemetar kakinya karena begitu tinggi targetnya," kata dia.

Danjo menyatakan, sejatinya dia belum mendengar secara langsung alasan dari Bambang dan Dhony mundur sebagai pucuk pimpinan Otorita IKN.

Dirinya menduga hal demikian berdasarkan cerita atau komentar dari publik, soal banyaknya permasalahan di masa pembanguan IKN.

"Kita sempat mendengar banyak gaji yang belum turun, kita sempat mendengar protes-protes masyarakat adat yang belakangan ini semakin keras. Bahkan Pak Basuki pun sempat bicara kan bagaimana dia pindah kalau misalkan fasilitas dasar air aja belum ada," tukas dia.

PDIP: Perencanaan Pembangunan IKN Tak Matang  

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, buka suara mengenai Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatannya.

Hasto mengatakan Pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang.

"Kritik yang terbesar yang diberikan kepada Pemerintahan Pak Jokowi adalah ketika segala sesuatunya dipercepat tetapi melupakan aspek-aspek di dalam pertimbangan yang matang, kajian-kajian yang detail," kata Hasto saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Senin (3/6/2024).

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menyebut bahwa struktur tanah di kawasan IKN tidak stabil. 

"Saya pernah menjadi project manager di kawasan yang sama. Itu dari struktur tanahnya itu sangat tidak stabil, kemudian kemampuan untuk mendapatkan sumberdaya bagi pelaksanaan pembangunan pabrik kelapa sawit saja mengalami delay, apalagi ini suatu ibu kota negara," ujar Hasto.

Hasto menegaskan melalui rapat kerja nasional (Rakernas) V, PDIP mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat.

"Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang," ujarnya.

Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Dhony. Sebab, menjelang upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 yang rencananya digelar di IKN.

Hasto berpendapat pembangunan IKN tidak membuka ruang bagi perencanaan secara alamiah.

"Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang yang terburu-buru sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur," ucapnya.(*)