OIKN secara organisasi, menurut Suryadi, akan tetap membutuhkan waktu untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang tiba-tiba ini.

Dia menilai, perkembangan IKN memang masih jauh dari target, baik dari fisik maupun finansial.

Total anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan IKN hingga tahun 2024 sudah akan menembus Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran IKN sekitar Rp 466 triliun.

Sedangkan pendanaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun investasi swasta murni terbilang masih rendah.

Sejak 2023 hingga Januari 2024, investasi yang masuk ke IKN baru Rp 47,5 triliun, yaitu dari sektor swasta Rp 35,9 triliun dan sisanya dari sektor publik Rp 11,6 triliun.

"Padahal, ditargetkan investasi yang masuk mencapai Rp 100 triliun hingga akhir tahun ini. Kurangnya minat swasta dalam pembangunan IKN ini menunjukkan kurang matangnya perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah," kata Suryadi.

Deddy Sitorus: Bisa Saja 'Dimundurkan'

Politikus PDIP, Deddy Yevry Hanteru Sitorus, mengatakan menurut informasi yang diterimanya, Bambang dan Dhony mundur bukanlah karena keinginan mereka.

Namun, mereka diberhentikan alias diminta mundur dari jabatan yang mereka duduki sejak 2022 lalu itu.

Deddy mengatakan, banyak target proyek IKN yang dinilainya ambisius dan tidak bisa selesai dilaksanakan oleh Bambang dan Dhony.

Ditambah lagi waktu yang diberikan untuk menyelesaikan proyek IKN ini terlalu singkat.

Bahkan Deddy mengibaratkan proyek IKN ini bak kisah Roro Jonggrang yang meminta Bandung Bondowoso membangun Candi Prambanan dalam waktu singkat.

"Yang saya dengar bukan mundur tetapi 'dimundurkan', karena tidak mampu memenuhi target yang diberikan."

"Target waktu yang diberikan terlalu pendek dan ambisius, mirip proyek Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso," kata Deddy, dilansir Kompas, Selasa (4/6/2024).

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Chaerul Umam, Dennis Destryawan) (Kompas)