Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, mengkritisi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam kasus dugaan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku.

Ari menduga pemanggilan terhadap Hasto adalah pesanan dari pihak tertentu karena merasa terusik dengan kritikan untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pemanggilan Sekjen DPP PDIP oleh KPK tidak terlepas dari aroma 'pesanan' pihak-pihak yang terusik dengan suara kritis yang kerap dilontarkan terhadap rezim yang keblinger," kata Ari kepada Tribunnews.com, Selasa (4/6/2024).

Ari menegaskan seharusnya lembaga antirasuah tersebut malu karena gagal menangkap Harun Masiku.

"Akan aneh dan tampak mengada-ada harusnya KPK malu terhadap institusinya sendiri. Kegagalan menangkap Harun Masiku kenapa ditimpakan kepada sosok yang selama ini kritis," ujarnya.

Baca juga: Kasus Harun Masiku, KPK Diharapkan Tak Sekadar Tebar Gimik Lewat Pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto

Dia menilai, pemanggilan terhadap Hasto adalah sinyal buruk bagi pendewasaan demokrasi yang kini berada di titik nadir.

"Pemanggilan terkait kasus Harun Masiku yang gagal diselesaikan KPK seperti menjadi alat kekuasaan untuk menekan pihak yang berseberangan dengan rezim Jokowi," ungkap Ari.

Ari menjelaskan jika cara-cara seperti ini terus dilakukan, maka bisa jadi pihak yang berkuasa di kemudian hari akan melakukan hal yang sama.

Baca juga: PDIP Pastikan Hasto Penuhi Panggilan KPK terkait Buronan Harun Masiku Pekan Depan 

"Misal suatu saat kasus kebobrokan IKN akan dimunculkan ulang jika rezim sekarang ini menjadi oposisi," imbuhnya.

Sekadar informasi KPK menjadwalkan akan memeriksa Hasto Kristiyanto terkait kasus pencarian Harun Masiku yang sudah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) selama empat tahun.

Pemeriksaan terhadap Hasto direncanakan bakal dilakukan pekan depan.