Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh memberikan pesan agar pemerintah dan MPR RI tidak main-main soal isu  pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI dipilih melalui MPR RI.

Demikian pesan Surya Paloh itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya.

Willy menyebut sejatinya aturan yang berkaitan dengan sistem kenegaraan ini merupakan hal yang fundamental.

"Kami sudah riset kemarin. Fraksi MPR kemarin baru dipresentasikan ke Pak Surya. Pak Surya bilang lanjutkan ini saja, jangan berhenti di sini. Jadi, NasDem benar-benar hati-hati, bahkan mempelopori. Jangan main-main untuk hal ini, Pak Surya pesannya itu,"kata Willy menyampaikan pesan Surya Paloh saat ditemui di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Lebih lanjut, kata Willy, saat ini NasDem sedang melakukan riset perihal isu tersebut.

Terkait dengan proses demokrasi yang dianggap mulai semrawut saat ini, Willy menyebut bahwa memang sejatinya tidak ada proses demokrasi yang sempurna.

"Saya mengajak kita yang sama-sama dengan rasionalitas kita. Saya tahun 98 dengan kawan-kawan benar-benar berdiri atas dasar sebuah pilihan democratic base. Itulah, kan dia punya banyak catatan ini. Memang demokrasi memiliki cacat bawaan. tidak ada demokrasi yang paripurna," kata dia.

Baca juga: Amien Rais Usul Presiden Dipilih MPR Lagi, PDIP Tegas Menolak

Diwacanakan Amien Rais

Isu presiden kembali dipilih Anggota MPR dikemukakan Mantan Ketua MPR periode 1999-2004 Amien Rais.

Dia mengaku setuju jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR seperti sebelum era reformasi.

Hal itu ia sampaikan usai bersilaturahim dengan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Amien mengaku naif ketika dulu mengubah sistem pemilihan presiden dari tidak langsung menjadi langsung, dengan harapan dapat menekan terjadinya politik uang.

"Jadi mengapa dulu saya selaku ketua MPR itu, melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden, dan wakil presiden, itu karena penghitungan kami dulu perhitungannya agak naif," kata Amien ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu usai bertemu pimpinan MPR.

"Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu, itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin? Perlu puluhan mungkin ratusan triliun. Ternyata mungkin. Nah itu," lanjutnya.

Amien pun sepakat bila UUD 1945 kembali diamandemen untuk mengubah aturan pemilihan presiden.