TRIBUNNEWS.COM - Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengaku menyesal karena program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) membuat masyarakat justru melancarkan protes keras.

Hal ini disampaikannya usai rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024) kemarin.

"Dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul," ujarnya dikutip dari YouTube Kompas TV.

Kini, kata Basuki, pemerintah sudah memiliki program pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat lewat Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sosok yang juga merupakan Komite BP Tapera itu mengungkapkan program ini telah menggelontorkan dana mencapai Rp 105 triliun.

"Cukup diketahui, APBN sampai sekarang sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga."

"Kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun," jelas Basuki.

Ia menegaskan bahwa program Tapera bukanlah program yang mendesak.

Pada kesempatan yang sama, Basuki menjelaskan sebenarnya aturan soal Tapera sudah disusun pemerintah sejak 2016 lalu.

Baca juga: Tuai Penolakan, Menteri PUPR dan Menteri Keuangan Sepakat Tapera Ditunda

Dia dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani lalu melakukan uji kredibilitas dengan hasil akhir bahwa pungutan iuran untuk Tapera diundur sampai 2027.

"Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust (kepercayaan)."

"Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa," tutur Basuki.

Dia pun mengakui bahwa pengimplementasian Tapera ini memang harus melihat kesiapan dari masyarakat.

Sehingga, ketika DPR maupun MPR mendesak agar pungutan Tapera diundur, Basuki mengiyakan.