TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PKS dan PDIP kompak soroti rencana Presiden Jokowi menggelar upacara HUT Kemerdekaan RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Agustus mendatang.

Juru Bicara PKS Muhammad Iqbal minta Presiden Jokowi bisa sedikit sabar, tak memaksakan kehendak.

Menurutnya, menggelar upacara HUT ke-79 RI di IKN bukan hal mendesak.

"(Masa pemerintahan) Pak Jokowi kan akan berakhir, saya kira tidak perlu memaksakan upacara (HUT RI di IKN) di masa pemerintahannya. Menurut saya, istana baru saat ini belum urgen," ungkap Iqbal dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (6/6/2024).

Menurutnya, pemerintah saat ini semestinya fokus terhadap kepentingan lain yang lebih urgen, seperti upaya penurunan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa hingga pengurangan pengangguran.

"Tapi kalau membuat istana, itu besar pasak daripada tiang, karena masyarakat banyak yang masih menghadapi masalah," ujarnya.

Iqbal mengatakan, Presiden Jokowi bisa mengganti rencana HUT ke-79 RI di IKN cukup dengan peresmian.

"Pak Jokowi tanda tangan saja prasasti, saya kira selesai," ucapnya.

Lebih lanjut, Iqbal menilai megaproyek IKN harus ditinjau ulang oleh pemerintah selanjutnya.

Pembangunan IKN yang sudah diundang-undangkan, kata Iqbal, tetap perlu dilaksanakan.

Hanya saja, presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bisa mengatur ulang jangka waktu pembangunan.

"Ini sudah dibangun, sudah ketok palu, ya harus dilaksanakan, tapi perlu dilihat urgensinya," ujarnya.

"Proyek ini harus ditinjau ulang, di-review," tegas Iqbal.

Seperti diketahui, Jokowi terus menggenjot proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Satu di antaranya agar pada 17 Agustus 2024, pemerintah bisa menggelar upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di IKN.