Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ahli Hukum Tata Negara: Bukan Masalah Anak Muda Memimpin, Tapi Cara Mendapatkan Kepemimpinan

Bivitri menolak apabila anak muda mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak berintegritas.

Penulis: Erik S
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Ahli Hukum Tata Negara: Bukan Masalah Anak Muda Memimpin, Tapi Cara Mendapatkan Kepemimpinan
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Dari kiri Sosiologi Politik UNJ Ubedilah Badrun, Mantan Ketua KPK Abraham Samad, dan Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti berbincang dalam diskusi publik bertemakan KKN: Komedi Putar Yang Menguras Kantong Rakyat di Teater Terbuka Universitas Negeri Jakarta, Senin (10/6/2024). Diskusi tersebut mengupas akan harapan anak muda yang ingin memiliki cita cita dalam memimpin negara tanpa adanya campur tangan orang dalam sekaligus matinya demokrasi pada Pemilu 2024 yang berujung pada hadirnya pemimpin atas campur tangan kekuasaan pemerintah saat ini. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Ahli Hukum Tata Negara: Bukan Masalah Anak Muda Memimpin, Tapi Bagaimana Cara Mendapatkan Kepemimpinan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menyoroti mengenai cara anak muda mendapatkan kepemimpinan.

Menurut Bivitri sebenarnya tidak ada masalah anak muda memegang tongkat kepemimpinan. Bivitri menekankan cara mendapatkan kekuasaan atau kepemimpinan.

"Dipimpin muda, biasa aja. Yang masalah bukan di umur, tapi dicara mendapatkan kepemimpinan. Bukan masalah umur," kata Bivitri dalam "Diskusi Publik, KKN: Komedi Putar yang Menguras Uang Rakyat" di Teater Terbuka Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Senin (10/6/2024).

Bivitri menolak apabila anak muda mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak berintegritas. Kata Bivitri, tidak boleh ada anak muda yang berkuasa dengan cara yang luas.

"Tapi cara dia naik tidak berintegritas, buat saya masalah besarnya di situ. Kita semua harus berangkat dari situ menolak cara-cara dapatkan jabatan dengan hal-hal yang sifatnya melanggar kepantasan. Kita sekarang lebih baik bicara kapasitas kepemimpinan," beber dia.

Senada dengan Bivitri, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad juga mengatakan hal yang serupa.

Berita Rekomendasi

Menurut Samad, dalam mencari pemimpin, pihaknya tidak mempermasalahkan usia calon pemimpin.

Namun, Abraham Samad mengingatkan, dalam mencalonkan pemimpin, tidak boleh disertai praktik nepotisme.

"Apapun alasannya tidak pantas. Tahun 98 kita berjuang. Praktik KKN kita lawan. Sangat memprihatinkan kalau itu menjalar. Kita nggak boleh biarkan. Kita harus melawan," kata Samad.

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menambahkan jika praktik nepotisme tetap dijalankan, maka mahasiswa-mahasiswa biasa tidak akan bisa menjadi calon gubernur.

Menurut dia, anak muda harus dibiarkan berkompetisi secara sehat dan tidak mengabaikan etika.

"Siapapun anak muda boleh. Kalau cara tidak benar harus dilawan," kata dia.

Diskusi tersebut mengupas akan harapan anak muda yang ingin memiliki cita cita dalam memimpin negara tanpa adanya campur tangan orang dalam sekaligus matinya demokrasi pada Pemilu 2024 yang berujung pada hadirnya pemimpin atas campur tangan kekuasaan pemerintah saat ini.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saat diskusi berlangsung, para mahasiswa aktif bertanya dan memberikan tanggapan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas