"Zaman Pak SBY juga ada hal yang sama diributin, zaman awal Pak Jokowi demikian juga," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Terkait pengangkatan para kadernya, Habiburokhman meminta masyarakat menilai sendiri kinerjanya.

"Kan rakyat yang akan menilai. Nanti rakyat yang menilai apakah memenuhi kriteria, kualitas yang bener atau nggak nanti kan bisa dinilai oleh rakyat," ungkap Habiburokhman.

Sementar aitu, staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menegaskan, penunjukkan komisaris bisa diambil dari berbagai latar belakang, dengan syarat memiliki kompetensi yang sesuai.

"Yang pertama, yang pasti kita mengangkat komisaris itu yang kompeten, dan prosesnya sudah ada."

"Pasti ada prosesnya, fit and proper test, semua ada prosesnya, dicarikan sesuai dengan kebutuhannya," ungkap Arya, Kamis (13/6/2024).

Arya juga menyebut hal ini wajar karena tidak ada larangan terkait dengan latar belakang politiknya.

"Soal (pendukung) 02 (Prabowo-Gibran), gini kita pokoknya lihat, yang pasti namanya BUMN itu kan mendukung perusahaan milik pemerintah."

"Maka wajar kalau misalnya kita cari dari berbagai latar belakang, dan latar belakang politik tidak menjadi larangan, enggak ada larangan," sambung Arya.

Menurutnya, latar belakang politik disebut sangat diperlukan bagi perusahaan-perusahaan di BUMN.

Hal ini karena BUMN merupakan perusahaan negara.

Untuk itu, lanjut Arya, keputusan langkah bisnis perusahaan pelat merah perlu dukungan politik.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Igman Ibrahim/Seno Tri Sulistiyono)(Kompas.com /Yefta Christopherus Asia Sanjaya)