TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, berbicara mengenai cara mencegah maraknya judi online di kalangan masyarakat.

Salah satu cara yang akan ditempuh pemerintah yakni dengan memberikan edukasi secara masif.

Hal ini disampaikan Hadi setelah rapat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengarahan tentang Pencegahan Perjudian Daring di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

"Kita akan lakukan kampanye kesadaran masyarakat yang ekstensif."

"Yaitu dengan cara mengedukasi terkait dengan risiko kecanduan judi online, bisa melalui sekolah-sekolah yang formal maupun nonformal," ucapnya, Senin, dilansir YouTube Kompas TV.

Hadi menyebut pegawai kementerian dan lembaga juga akan dilibatkan dalam edukasi.

Kementerian dan lembaga yang jajarannya sampai ke daerah-daerah diharapkan dapat memberikan sosialisasi terkait bahaya judi online.

"Berikutnya adalah pelibatan pegawai negeri kementerian/lembaga adalah melakukan sosialisasi edukasi secara bersama-sama khususnya adalah untuk kementerian yang satker-nya vertikal."

"Yaitu seperti kementerian yang jajarannya sampai di daerah-daerah ini diperlukan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi terutama juga kepada PNS-nya," lanjutnya.

Selain itu, Hadi berujar, peran babinsa, ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), hingga karang taruna juga akan dioptimalkan untuk melakukan sosialisasi.

"Berikutnya adalah melakukan optimalisasi peran dari babinsa, bhabinkamtibmas, ibu-ibu PKK, karang taruna untuk mencegah terjadinya judi online di wilayah-wilayah pedesaan maupun kelurahan."

Baca juga: 4 Nama Bandar Besar Judi Online di Indonesia Sudah Dikantongi Kominfo, Budi Arie: Modusnya Kita Tahu

"Dan tentunya adalah dengan memberikan penguatan peran keluarga agar ada komunikasi antara orang tua dengan anaknya," terangnya.

Sebagai informasi, Rapat Koordinasi Pengarahan tentang Pencegahan Perjudian Daring hari ini dipimpin oleh Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto dan Menko PMK, Muhadjir Effendy.

Selain Hadi dan Muhadjir, rapat koordinasi itu juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana.