TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Nilainya yang disepakati pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya yakni sebesar Rp 71 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025 yang kini telah disepakati bersama dengan DPR.

Detailnya yaitu 2,29 persen sampai dengan 2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Baca juga: Soal Pengelolaan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis, Sri Mulyani Serahkan ke Tim Prabowo

"Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan penggunaan anggaran yang dirancang untuk program makan bergizi gratis atau MBG itu akan disusun secara detail oleh Tim Prabowo-Gibran.

Menurutnya, range defisit maupun rasio utangnya juga akan tetap terjamin sesuai batas aman dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

"APBN kita dikelola secara hati-hati dan dijaga sustainability-nya dan kesehatannya sebab ini instrumen penting bagi pemerintah sekarang atau akan datang dan komunikasi kami tetap baik untuk memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent," ucap Sri Mulyani.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan pemerintah telah mengalokasi anggaran makan bergizi gratis Rp 71 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025.

Menurut Airlangga, rencana alokasi anggaran ini telah diketahui oleh tim ekonomi Prabowo Subianto setelah pertemuan bersama antara pihak pemerintah dengan tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan.

Baca juga: Program Andalan Prabowo Makan Bergizi Gratis Telan Dana APBN 2025 Senilai Rp 71 Triliun

"Prinsipnya beliau telah memahami dan menyetujui hal yang kemarin dibahas dalam rapat, termasuk terkait hubungan program unggulan program bergizi gratis yang sudah dialokasikan dalam anggaran RAPBN 2025 sekitar Rp 71 triliun," ujar Airlangga.

Pertemuan antara pihak pemerintah dan tim ekonomi presiden terpilih juga membahas kondisi perekonomian secara makro.

Kedua pihak pun sepakat dengan besaran makro yang sedang dalam pembahasan RAPBN 2025 di DPR.

Poinnya antara lain pemerintah menetapkan inflasi Indonesia terjaga dalam rentang target di bawah 3 persen.

"Postur APBN 2024 dan defisit serta rasio utang terhadap PDB hasilnya masih sangat positif," kata Airlangga.

Sinkronisasi Pemerintahan

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono memastikan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilanjutkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Thomas Djiwandono hadir didampingi adik kandungnya Budisatrio Djiwandono mewakili pemerintahan periode 2024-2029.

"Saya harus garis bawahi bahwa tidak ada gap antara presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo," kata Tommy, sapaan Thomas saat konferensi pers di Kantor Pusat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia menekankan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) soal makan bergizi gratis telah disepakati bersama.

Baca juga: Ekonom: Prabowo Harus Genjot Pendapatan untuk Penuhi Janji Makan Bergizi Gratis dan IKN

"Dari angka Rp 71 triliun yang disampaikan adalah kesepakatan antara pemerintah sekarang dan yang akan datang tentunya kita harus menunggu proses siklus APBN di DPR nanti itu juga penting digaris bawahi," jelas Thomas.

Tim Prabowo meyakini angka Rp 71 triliun itu cukup baik untuk menjalankan program makan bergizi gratis demi mewujudkan sumber daya manusia yang semakin kompeten.

Tommy menegaskan postur fiskal yang baik menjadi prinsip utama.

"Kami juga menekankan bahwa Presiden Terpilih komit terhadap target defisit yang disepakati pemerintahan sekarang dan DPR,” ujar dia.

Pemerintahan Prabowo-Gibran pun menyatakan tidak akan membuat rasio utang APBN pada 2025 melebihi 50 persen.

"Rasio utang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan di atas 50 persen dan lain sebagainya itu tak mungkin," kata Tommy.

Adapun defisit Racangangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 telah ditetapkan dalam rentang 2,29 persen sampai dengan 2,82 persen PDB.

Dengan ketetapan itu, rasio utang APBN masih jauh di bawah batas aman sesuai Undang-Undang Keuangan Negara.

Tommy menggarisbawahi bahwa optimisme kontinuitas target-target pemerintahan Prabowo-Gibran itu adalah hasil dari sinkronisasi pemerintah saat ini dan pemerintah selanjutnya.

Baca juga: Ekonom: Prabowo Harus Genjot Pendapatan untuk Penuhi Janji Makan Bergizi Gratis dan IKN

Dia memastikan kedua pihak sudah mencapai kesapakatan agar postur APBN nanti dapat berjalan efektif dan lancar.

"Silakan dihitung intinya kami komitmen terhadap target yang sudah direncanakan kini dan telah disepakati dengan pemerintah dan DPR," ucap Thomas.

Ekonom Senior Dradjad Wibowo juga menampik berita dari media asing yang menyebut Presiden Terpilih Prabowo Subianto menaikkan rasio utang RI menjadi 50 persen PDB.

Menurutnya, tidak ada dalam forum manapun pemerintahan Prabowo akan menaikkan debt ratio setengah dari Produk Domestik Bruto.

"Media tersebut bahkan tidak menyebut sumber resmi. Nama besar tapi tidak profesional menjunjung tinggi etika dan prosedur jurnalisme," kata Dradjad kepada wartawan.

Dia menegaskan bahwa program makan bergizi gratis seperti disebutkan di Visi Misi akan dijalankan dengan konsisten.

Tapi memang dilakukan bertahap, baik waktu maupun cakupannya.

Semuanya akan disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia.

"Jadi pelaku pasar tidak perlu khawatir thd defisit fiskal. Pemerintahan pak Prabowo akan sangat disiplin mengelola fiskal," ujarnya.

Dradjad mengatakan utang jatuh tempo tentu membuat beban APBN semakin berat.

Itu sebabnya tim ekonomi Presiden Prabowo nantinya akan sangat disiplin mengelola utang.

"Saya sudah menjadi tim pemenangan Pak Prabowo sejak 2014. Saya tahu betul beliau tidak ingin membebani generasi mendatang dengan beban utang yang mereka akan terlalu berat menanggungnya. Itu sebabnya program-program Prabowo-Gibran akan dilakukan secara bertahap," katanya. (Tribun Network/Reynas Abdila)