TRIBUNNEWS.COM - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) lempar tanggung jawab ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ketika diminta penjelasannya oleh Komisi I DPR terkait tidak adanya back up data yang berada di Pusat Data Nasional (PDN) yang terkena serangan ransomware.

Momen ini terjadi ketika rapat kerja (raker) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (27/6/2024).

Awalnya, Kepala BSSN, Letjen (Purn) Hinsa Siburian meminta maaf ke Menkominfo, Budi Arie Setiadi terkait tidak adanya back up data menjadi penyebab utama serangan PDN terjadi pada pekan lalu.

Lantas terkait pengakuan ini, Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid mencecar Hinsa soal tidak adanya back up data.

"Kami melihat secara umum, mohon maaf, Pak Menteri (Budi Arie), permasalahan utama adalah tata kelola. Ini hasil pengecekan kita dan tidak adanya back up," tutur Hinsa, dikutip dari YouTube TV Parlemen.

"Mohon maaf, tidak ada peta apa?" tanya Meutya Hafid yang seakan kebingungan.

"Back up data yang di PDNS 2 Surabaya," ujar Hinsa.

"Di masing-masing instansi, ada di Batam?" tanya Meutya lagi.

"Di Batam itu tidak sepenuhnya. Jadi sebenarnya seharusnya kan itu DRC (disaaster recovery center)," jelas Hinsa.

Baca juga: PDN Alami Serangan Siber, KPU Bakal Evaluasi Demi Pengamanan Data Pilkada

Hinsa mengatakan PDNS Surabaya yang diserang ransomware seharusnya turut menerapkan back up data layaknya di Batam.

Sehingga ketika ada gangguan, ujarnya, masalah bisa selesai dengan singkat.

Masih belum puas, anggota Komisi I DPR lainnya yaitu dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin bertanya ke Hinsa terkait tidak adanya back up data di PDNS 2 Surabaya.

Namun, bukannya dijawab, Hinsa justru melemparkannya ke Budi Arie.

"Kenapa tidak ada (back up data)?" tanya TB Hasanuddin.