Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Pusat Data Nasional (PDN) sudah membelanjakan dana sebesar Rp700 miliar sepanjang tahun 2024.

PDN mendapatkan jatah dana dari APBN lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni pun meminta lembaga penegak hukum mulai bergerak untuk mengendus adanya dugaan penyelewengan di Pusat Data Nasional. 

Hal ini lantaran, kualitas kinerja PDN tidak berbanding lurus dengan besarnya anggaran.

“Dengan dana sebesar itu, masa iya proteksi sibernya mudah dibobol dan tidak bisa dipulihkan. Kan tidak masuk akal, terus ngapain aja mereka selama ini dengan dana sebesar itu? Makanya, patut diduga ada dugaan tindak penyelewengan di sana, ada oknum-oknum tidak kompeten di PDN," kata Sahroni kepada wartawan Jumat (28/6/2024).

"Jadi saya kira, tidak ada salahnya bagi lembaga penegak hukum, seperti Polri, KPK, Kejagung, untuk mulai menyelidiki dugaan tersebut," imbuhnya.

Baca juga: NasDem Minta Jokowi Putuskan Nasib Menteri Budi Arie yang Didesak Mundur: Kami Samina Wa Athona

Hal ini disampaikan Sahroni agar pejabat di lembaga terkait, bisa lebih bertanggung jawab terhadap kinerja dan keamanan lembaganya.

Apalagi ini juga terkait data banyak kementerian/lembaga, bisa lumpuh dan terancam kegiatan kenegaraan jika hal-hal seperti ini disepelekan dan terulang lagi. 

"Masa negara kita dibuat tidak berdaya seperti ini, data sentral dibobol dengan mudah. Sangat fatal dan memalukan,” ujar Bendahara Umum Partai NasDem itu.

Karena itu, menurut Sahroni, harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian ini.

“Harus ada yang bertanggung jawab atas insiden ini. Jangan cuma ngeles dengan seribu alasan tanpa adanya perbaikan,” tandasnya.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota ke IKN Bakal Timbulkan Bonus Demokrasi Semu

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informasi menjadi salah satu lembaga yang memiliki anggaran belanja paling besar di antara kementerian lainnya. 

Sampai Mei 2024, dia mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah membelanjakan hingga Rp 4,9 triliun APBN. Dia mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk beberapa keperluan. 

Di antaranya, untuk pemeliharaan dan operasional BTS 4G sebanyak Rp 1,6 triliun dan pemeliharaan data center nasional yang mencapai Rp 700 miliar. Diketahui, Pusat Data Nasional (PDN) baru saja dibobol oleh hacker dan hingga kini masih belum bisa dipulihkan.

Untuk informasi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan error-nya Pusat Data Nasional (PDN) Sementara, pada Kamis 20 Juni 2024 lalu disebabkan adanya serangan ransomware.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, hal ini diketahui setelah pihaknya bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan penelusuran lebih lanjut.

"Perlu kami ketahui, kami sampaikan insiden Pusat Data Sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brain Cipher ransomware," ungkap Hinsa di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (24/6/2024).

"Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Jadi ini adalah yang terbaru yang setelah kita lihat dari sampel yang sudah dilakukan sementara oleh forensik dari BSSN," sambungnya.