TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana untuk segera menyerahkan 80-an nama anggota DPR RI yang terlibat judi online ke Mahakamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS tersebut mengatakan, hal itu penting dilakukan agar MKD bisa menindaklajuti kasus tersebut.

Sehingga, para anggota DPR RI yang terbukti terlibat nanti bisa diberikan sanksi.

Selain itu, supaya anggota DPR RI yang tidak terlibat juga terhindar dari fitnah.

"Maka PPATK seharusnya segera melaporkan nama-nama yang diduga bermasalah itu ke MKD DPR RI, sehingga MKD dapat segera menindaklanjuti," kata HNW dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/6/2024).

"Yang terbukti salah maka diberikan sanksi, anggota DPR yang tidak terlibat agar tidak ikut difitnah." 

"Dan bila DPR RI membersihkan lembaga negaranya dari judi online, mestinya semua lembaga negara di rumpun eksekutif maupun yudikatif juga melakukannya secara serentak, berkontribusi menyelamatkan Indonesia dari kondisi darurat judi online," lanjut HNW.

HNW menegaskan, para pihak yang mestinya menjadi panutan seperti pejabat publik, baik anggota DPR/DPRD, lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, termasuk para bandar judi online, harusnya ditindak tegas dan menjadi prioritas.

Apalagi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa judi online sudah menyasar 80 ribuan anak usia di bawah 10 tahun, dan sekitar 400an ribu anak remaja antara 10-20 tahun juga sudah terpapar judi online.

"Agar Indonesia selamat dari darurat judi online, agar bonus demografi nanti adalah bonus demografi emas yang positif bukan yang cemas beraura negatif, karena mereka ‘dibiarkan’ menjadi pelaku atau korban dari judi online," pungkasnya.

HNW Minta MKD DPR Beri Sanksi Berat ke Anggota DPR yang Terlibat Judi Online

HNW juga meminta MKD menjatuhkan sanksi berat kepada anggota DPR RI yang terbukti terlibat judi online.

Baca juga: Hidayat Nur Wahid Desak MKD DPR Beri Sanksi Berat ke Anggota Legislatif yang Terlibat Judi Online

Sebab, ia memandang bahaya judi online sudah masuk tingkatan darurat.

"Bila memang terbukti, maka apa yang sudah disampaikan oleh Anggota MKD untuk memberikan sanksi berat layak didukung," kata HNW dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/6/2024).

Pemberian sanksi berat itu juga untuk menghindari penilaian buruk dari publik yang telah menggeneralisasi terhadap semua anggota DPR.

"Itu juga untuk mengoreksi tuduhan generalisasi seolah-olah semua Anggota DPR, Wakil Rakyat sudah mewakili rakyat dalam hal main judi online."

"Langkah ini juga untuk menyelamatkan marwah DPR, baik anggota maupun sebagai lembaga," ujarnya.

Sebelumnya, terungkap dalam rapat kerja antara PPATK dengan Komisi III DPR RI, bahwa terdapat 1.000 anggota legislatif di tingkat DPR-DPRD Provinsi terlibat judi online.

Dari jumlah tersebut, diketahui ada sebanyak 82 anggota DPR RI yang terlibat dalam permainan haram tersebut.

Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PAN, Pangeran Khairul Saleh juga membenarkan temuan PPATK tersebut.

Total, ada 82 anggota DPR RI yang sudah teridentifikasi bermain judi online.

"Ada 82 orang anggota DPR RI yang terlibat judol. Mereka itu nanti akan oleh PPATK mungkin beberapa hari ini akan disampaikan, siapa yang diduga kepada komisi III maupun ke MKD," kata Pangeran di Kantor DPP PAN, Jalan Buncit Raya, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Bahkan, 82 anggota DPR yang diduga terlibat judi online itu masih merupakan anggota aktif yang masa kerjanya akan berakhir pada Oktober 2024 mendatang.

"Anggota dewan aktif. Sebentar lagi kan berakhir Oktober," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Rizki Sandi)