TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Director International Association of Medical Regulatory Authorities (IAMRA) atau Konsil Kedokteran se-Dunia, Taruna Ikrar mendukung gagasan calon presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan membangun 300 Fakultas Kedokteran di Indonesia.

Ia menilai, gagasan Prabowo tersebut tak hanya membuka peluang bagi anak bangsa menjadi dokter, tetapi juga mengatasi masalah bangsa yang sangat krusial saat ini, yakni kekurangan dokter umum dan dokter spesialis.

"Tentu gagasan Pak Prabowo ini sangat brilian. Tentu bukan dalam arti diobral izin pembukaan program studi kedokteran, tetapi mengikuti standar dan ketentuan yang berlaku,” kata Taruna Ikrar kepada media, Senin (1/7/2024).

Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin ini melihat, tingginya biaya kedokteran di Indonesia lantaran kampus yang membuka Faklultas Kedokteran sangat terbatas, yakni hanya 93 perguruan tinggi.

Baca juga: IDI Kritisi Program Capres yang Ingin Buka 300 Fakultas Kedokteran: Sangat Berlebihan

Di satu sisi, kata dia, kebutuhan tenaga kesehatan, utamanya dokter, masih sangat besar.

Ilmuan dunia ini mengungkapkan, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, hingga tahun 2023, Indonesia masih kekurangan 160 ribu tenaga dokter.

“Ini belum termasuk jumlah dokter spesialis yang saat ini jumlahnya hanya mencapai 40 ribu dokter,” ujarnya.

Hal ini, lanjut Taruna, menjadi alasan mengapa biaya pendidikan kedokteran sangat mahal, karena kebutuhan sangat besar, sementara jumlah Fakultas Kedokteran sangat kecil.

“Akhirnya Perguruan Tinggi yang mempunyai Fakultas Kedokteran bermain dengan harga,” katanya.

Taruna menyampaikan, salah satu solusi yang bisa ditempuh pemerintah untuk menekan mahalnya biaya pendidikan kedokteran ini, yakni memperluas jumlah kampus membuka Fakultas Kedokteran.

“Supaya kampus tidak bermain harga,” ucap dia.

Untuk itu, Prof Taruna mengingatkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Ombibuslaw Kesehatan, bahwa setiap rakyat Indonesia mempunuyai hak terhadap pendidikan dan kehidupan yang layak.

Ia pun berharap, gagasan Prabowo mendirikan 300 Fakultas Kedokteran ini, bisa dilaksanakan, sehingga, ke depan, tak ada lagi diskriminasi sehingga jumlah lulusan kedokteran terus diperbesar untuk mengatasi kekurangan dokter.

Selain itu, Taruna juga mengatakan, pemerintah juga memberikan subsidi kepada mahasiswa maupun perguruan tinggi untuk memperbesar peluang mahasiswa berprestasi.

“Jadi negara harus hadir mensubsidi Fakultas Kedokteran ini, untuk harga pendidikannya, jangan mahal lagi,” ujarnya.

Profesor di Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan RI ini, menilai sudah saatnya ada kolaborasi intensif antara pemerintah, kampus dan badsan usaha swasta untuk mendukung pembiayaan kampus-kampus.

“Perusahaan swasta bisa memberikan bantuan. Kalau di Amerika disebut filantropi. Memberikan sumbangan atau semacam CSR (Corporate Social Responsibility). Perusahaan boleh memberi biaya pendidikan ke kampus-kampus, dan perusahaan swasta pun ikut berkonstribusi terhadap pendidikan kedokteran di Indonesia,” ujar Taruna.

Ia berharap, untuk alokasi biaya pendidikan di Indonesia sebesar 20 persen dari APBN, bisa benar-benar dikelolah dengan baik, agar kekisruhan yang sering terjadi akibat mahalnya biaya kedokteran, tak lagi terjadi.

“Makanya kita berharap, orang yang akan jadi menteri pendidikan nanti adalah orang yang ngerti semuanya,” ucap Taruna.