Ia menyatakan, eks Gubernur Jakarta itu juga tidak segan menabrak etika dan moral.

"Di dalam demokrasi prosedural, oke. Tapi di dalam demokrasi dalam politik itu ada etika dan moral, sepanjang itu memenuhi aturan silakan."

"Tapi begitu aturan itu direkayasa, ini kalau menurut saya cacat etika, cacat moral."

"Ini pendidikan politik yang kurang baik, zaman Pak Harto selama sekian puluh tahun itu tidak pernah itu anak-anaknya terlibat politik praktis, cuma dia di bisnis. Sekarang ini politik iya, bisnis iya," terangnya.

Sebagai informasi, sejumlah orang terdekat Jokowi sudah dan akan menduduki jabatan penting di Indonesia.

Mereka memegang jabatan itu saat Jokowi menjadi presiden.

Di antaranya kedua putranya, yaitu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang kini telah menjadi wakil presiden terpilih (2024-2029).

Kemudian, Kaesang Pangarep selaku Ketua Umum PSI yang santer diisukan akan berlaga Pilkada Jakarta atau Jawa Barat.

Sementara itu, menantu Jokowi, Bobby Nasution, akan bertarung di Pilkada Sumut 2024.

Kalau IKN Belum Siap, Jangan Dipaksakan

Jokowi belum meneken Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara.

Keppres itu bahkan bisa jadi akan diteken oleh pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.

Djarot pun mempertanyakan mengapa Keppres pemindahan ibu kota itu belum diteken sampai sekarang.

Padahal, sebelumnya pemerintah menyatakan sangat siap terhadap pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Tanggapan saya pribadi, ya, kok baru sekarang sebelumnya kan sudah memaksakan menyampaikan sangat siap, ya, baru sekarang," kata Djarot saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/7/2024).