TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi harap ormas keagamaan tolak izin tambang . 

Menurutnya regulasi tersebut untuk menjebak ormas keagamaan mengaburkan kejahatan yang sedang terjadi.

"Kami berharap organisasi keagamaan tidak terjebak dalam jebakan pemerintah untuk mengaburkan kejahatan yang sebenarnya sedang terjadi," kata Zenzi kepada Tribunnews.com di Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024). 

Tambang selama ini dijelaskannya merupakan kejahatan. Karena merampok kekayaan negara dan juga mengakibatkan bencana kepada masyarakat.

"Ketika pengetahuan dan hukum itu gagal menjalankan fungsinya seharusnya nilai-nilai spiritual yang menjadi pedoman," terangnya. 

Tetapi kata Zenzi nilai-nilai spiritual tersebut disamarkan oleh pemerintah dengan mengajak organisasi-organisasi yang menaungi nilai-nilai spiritual menjadi bagian dari kejahatan tambang.

"Kami berharap organisasi keagamaan tidak terjebak dalam jebakan pemerintah untuk mengaburkan kejahatan yang sebenarnya sedang terjadi," harapnya. 

Baca juga: Komisi VII DPR Ingatkan Prinsip Kehati-hatian soal Izin Tambang Ormas Keagamaan

Mestinya kata Zenzi, ormas-ormas keagamaan berpikir bahwasanya kalau menerima izin tambang. Sebenarnya sedang dipakai untuk melegitimasi suatu kejahatan, membenarkan suatu kejahatan.

"Pihak pertama yang dipakai membenarkan kejahatan itu adalah para akademisi dengan amdalnya. Hampir semua tambang yang ada amdalnya masih terjadi bencana," kata Zenzi. 

Berarti pengetahuan oleh akademisi itu, menurutnya tidak dipakai untuk mencegah suatu kerusakan. Tapi dipakai untuk melegitimasi kejahatan.

"Kedua yang diharapkan sebenarnya untuk menghentikan kejahatannya hukum. Tapi tidak juga bekerja," kata Zenzi. 

"Terakhir ini sebenarnya untuk kepentingan umat organisasi keagamaan yang seharusnya bekerja melindungi kepentingan umat, mengingatkan negara," lanjutnya. 

Baca juga: LSM Ini Puji Ormas Keagamaan yang Tolak Tawaran Izin Tambang dari Pemerintah

Tapi justru kata Zenzi, posisi-posisi tawar ormas yang besar itu tidak dipakai untuk mengontrol negara.

"Sekarang kita melihat ormas keagamaan sebenarnya sedang digiring masuk jebakan Jokowi jembatannya pemerintah untuk membenarkan secara agama kejahatan di tambang," tegasnya.