Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bendahara Umum DPP Pro Jokowi (Projo), Panel Barus menegaskan, pihaknya akan mendukung penuh langkah politik Presiden Jokowi ke depannya.

Sebab menurut Panel Barus, Projo tidak akan lahir jika tidak ada Jokowi.

Baca juga: Menteri Bahlil Janji Perpanjangan Izin Usaha Freeport Bakal Terbit Sebelum Jokowi Lengser

Termasuk Projo mendukung soal kabar Presiden Jokowi akan masuk ke dalam Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang tengah digodok di DPR RI, jelang pelantikan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto.

"Sempat diwawancara terkait rencana DPA ini, yang pasti posisi Projo akan mendukung apapun langkah politik yang akan diambil Pak Jokowi ke depan," kata Panel Barus saat ditemui di Kantor DPP Projo, Kalibata, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Meski begitu, Panel mengaku bahwa Projo punya imajinasi jika Jokowi nantinya bisa memimpin sebuah partai politik selepas purna tugas sebagai Presiden RI pada Oktober 2024, mendatang.

Namun, dia menegaskan akan menyerahkan keputusan langkah politik ke depan kepada Jokowi. Termasuk, jika nantinya masuk dalam jajaran DPA di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Walaupun Projo berpikir sebaiknya Pak Jokowi ke depan memimpin partai politik. Tapi kalau kemudian pilihan langkahnya yang diambil Pak Jokowi adalah ke depan mungkin menjadi bagian dari DPA, kita akan dukung," ujar Panel.

Baca juga: Wawancara Eksklusif Abdul Wahid Gerindra: Prabowo Tak Akan Ditunggangi Jokowi

"Karena tidak mungkin Projo berbeda dengan Jokowi, kita akan dukung apapun itu," jelasnya.

Panel pun menaruh harapannya bahwa Jokowi tetap mewarnai kancah perpolitikan nasional.

Sebab, dia menilai sosok Jokowi masih dibutuhkan oleh bangsa dan rakyat Indonesia ke depan.

"Tapi minimal dari apa yang kita sampaikan ternyata disetujui, bahwa Pak Jokowi jangan buru-buru pensiun, bahwa Pak Jokowi masih dibutuhkan oleh bangsa negara dan rakyat Indonesia untuk terus berkiprah," ujarnya.

"Masih terlalu muda kalau dalam bahasa Projo, mubazir kalau buru-buru pensiun karena Pak Jokowi ini aset politik, aset bangsa, punya gaya politik yang khusus, yang unik, yang baru dan selalu memberikan insentif elektoral terhadap organisasi yang diikutinya terhadap partai politik yang diikutinya," pungkas Panel.