Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jokowi Bantah akan Menaikkan Harga BBM Subsidi pada 17 Agustus 

Pemerintah kata Jokowi belum membahas rencana pembatasan BBM bersubsidi. Bahkan kata Jokowi, belum ada pemikiran untuk membatasi BBM bersubsidi.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Jokowi Bantah akan Menaikkan Harga BBM Subsidi pada 17 Agustus 
Tribunnews.com/Taufik Ismail
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah bahwa pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah bahwa pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang.

Sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah berencana akan mulai menerapkan pembatasan BBM bersubsidi pada 17 Agustus nanti.

Baca juga: VIDEO 2 Menko Jokowi Tak Kompak Soal BBM Bersubsidi, Pertamina Tunggu Hal Ini untuk Batasi Pembelian

"Ndak, ndak, ndak," kata Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, (16/7/2024). 

Pemerintah kata Jokowi belum membahas rencana pembatasan BBM bersubsidi. Bahkan kata Jokowi, belum ada pemikiran untuk membatasi BBM bersubsidi.

"Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga," katanya.

Baca juga: Polemik Pembatasan Pembelian BBM Subsidi dan Beda Sikap Tiga Menteri, Simak Juga Harga BBM Hari Ini

Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pembatasan BBM bersubsidi belum pasti akan diterapkan pada 17 Agustus mendatang. 

Berita Rekomendasi

Menurutnya pembatasan BBM bersubsidi masih perlu dirapatkan kembali. 

“Kita akan rapatkan lagi. Belum,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (10/7/2024). 

Sama halnya juga terkait dengan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Revisi tersebut kata dia masih perlu untuk dirapatkan.

"Belum, belum, belum," katanya. 

Pembahasan masih perlu dilakukan, karena ada konsekuensi fisikal dari kebijakan pembatasan subsidi BBM.

"Bukan belum goal kita kan mesti rapat, dirapat koordinasi kan dulu," katanya.

"Tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada," pungkasnya.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas