TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik tiga Wakil Menteri (Wamen) Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2024) kemarin.

Menurutnya, pelantikan itu dilakukan untuk memuluskan keberlanjutan ke pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi setelah membuka Piala Presiden 2024 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/7/2024).

"Ini untuk melancarkan, memuluskan keberlanjutan. Ya, itu aja," kata Jokowi.

Ia kemudian membantah bahwa pelantikan tiga wakil menteri itu merupakan bagian dari bagi-bagi jabatan.

Pelantikan tersebut, ujar bekas Wali Kota Solo itu, telah dibicarakan dengan Prabowo Subianto.

"Enggak, enggak, enggak (bagi bagi jabatan). Ini sudah saya bicarakan langsung dengan kepentingan pemerintah berikut."

"Saya sudah bicara dengan presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto," ujar Jokowi.

Adapun tiga wamen yang dilantik Jokowi adalah Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

Kemudian, Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).

Sebagai informasi, dua dari tiga wakil menteri yang dilantik merupakan orang dekat Prabowo.

Baca juga: Jokowi Ungkap Alasan Lantik Tiga Wakil Menteri Jelang Lengser

Sudaryono adalah Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah.

Sedangkan Thomas merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra sekaligus keponakan Prabowo.

Sementara itu, Prabowo hanya tersenyum dan mengacungkan jempolnya saat disinggung mengenai pelantikan wamen tersebut.

Dilansir Kompas.com, Prabowo memberikan gestur tersebut selesai memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0 dan White Paper One Map Policy (OMP) Beyond 2024 serta Penyampaian Hasil Capaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Hotel St Regis, Jakarta, pada Kamis kemarin.

Politik Menguntungkan Antara Jokowi dan Prabowo

Dengan dilantiknya Thomas dan Sudaryono yang merupakan politikus Gerindra sebagai wakil menteri, hal ini disebut merupakan kompromi antara Jokowi dengan Prabowo.

Hal ini disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin.

"Kalau saya sih melihatnya ini pertanda, ya, kompromi antara kekuatan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dengan Pak Jokowi sebagai presiden yang akan berakhir masa jabatannya."

"Oleh karena itu, ya, perlu politik akomodasi bagi orang-orangnya Pak Prabowo untuk, katakan, dilantik lebih dulu lebih awal di Kabinet Pak Jokowi menjadi wakil menteri," terangnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis.

Menurut Ujang, bargaining (tawar-menawar) dalam keputusan itu ialah supaya transisi pemerintahan berjalan dengan mulus, baik, dan aman.

"Sehingga nanti pun ketika Pak Jokowi misalkan punya keinginan, punya titipan gitu kepada pemerintahan Prabowo yang baru, ya, bisa saja diakomodir oleh Pak Prabowo."

"Jadi politik saling menguntungkan satu sama lain antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo," ungkapnya.

Kompromi ini, ucap Ujang, menjadi hal yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Bagi Prabowo, kader-kadernya bisa memperoleh jabatan di kabinet, sedangkan Jokowi setelah lengser berharap bisa diperhitungkan di pemerintahan selanjutnya.

"Oleh karena itu, saya melihatnya, ya, kompromi ini menjadi jalan yang kelihatannya menguntungkan bagi kedua belah pihak."

"Yang satu dapat jabatan, kader-kadernya, ya, menjadi wakil menteri. Lalu, Pak Jokowi juga tentu punya harapan untuk bisa diperhatikan di pemerintahan Pak Prabowo nanti," terangnya.

(Tribunnews.com/Deni/Taufik)