Mereka, kata dia, seringkali menggunakan berbagai cara untuk menghambat upaya KPK, baik melalui tekanan politik maupun media.

"KPK juga harus mampu menjalin kerja sama yang baik dengan institusi lain seperti kepolisian dan kejaksaan agar penanganan kasus-kasus korupsi dapat berjalan lancar. Koordinasi yang buruk atau tumpang tindih wewenang bisa menghambat efektivitas lembaga ini," ucap Benny.

Menurutnya, untuk mengatasi intervensi politik, perlu adanya upaya menguatkan independensi KPK dalam menjalankan tugasnya.

"Ini termasuk dalam proses pemilihan pimpinan KPK serta dalam pengawasan terhadap pengaruh politik terhadap keputusan-keputusan strategis lembaga ini. KPK harus menjadi teladan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Proses penyelidikan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK haruslah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik," tegas Benny.

Di samping itu, Benny menekankan pentingnya pendidikan kepada masyarakat mengenai pemberantasan korupsi dan peran KPK dalam melaksanakan tugasnya perlu ditingkatkan.

Dia berpendapat, kampanye antikorupsi yang efektif juga dapat membantu membangun dukungan publik yang lebih kuat terhadap KPK.

Selain itu, kata Benny, media dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan dukungan terhadap upaya KPK.

Dia mencotohkan kasus Century dan kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara.

Menurutnya, kasus tersebut memberikan gambaran mengenai peran serta tantangan yang dihadapi KPK dalam memerangi korupsi.

"Kasus-kasus ini juga memberikan pelajaran berharga bagi KPK dalam menghadapi tekanan politik dan upaya-upaya untuk melemahkan lembaga ini. Pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dengan memperhatikan masalah-masalah etis," tutur Benny.

Benny menerangkan, untuk masa depannya, KPK terus menguatkan independensinya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat kerja sama dengan institusi lainnya.

Dengan cara ini, KPK dapat terus menjadi harapan masyarakat Indonesia dalam memerangi korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.

Benny menambahkan, pemimpin KPK yang ideal adalah mereka yang memiliki integritas tinggi, visi yang jelas untuk kepentingan nasional, dan kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan yang kompleks.

"Hanya dengan cara ini, KPK dapat memenuhi harapan masyarakat Indonesia untuk memiliki pemerintahan yang bersih dan berintegritas," imbuhnya.