Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang yang menghadirkan terdakwa Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh mengurai fakta adanya penyamaran hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui pembelian Mobil Alphard.

Fakta terungkap saat jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan sales dealer Auto2000 bernama Randi Hidayat sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Pembelian Alphard tersebut dilakukan pada Maret 2020 silam dengan nomor pelat khusus.

"Sebenarnya yang kamu tahu, siapa yang beli mobil itu? Mobil Alphard siapa yang beli?" tanya Hakim Ketua, Fahzal Hendri di dalam persidangan.

"Yang beli Mobil Alphard itu Pak Gazalba Saleh," jawab saksi Randi.

"Yang mesan pelat nomornya Pak Gazalba saleh juga?" tanya Hakim Fahzal lagi.

"Betul, Yang Mulia," jawab Randi.

Baca juga: Sidang Dugaan Pengkondisian Perkara, Gazalba Saleh dan Ahmad Riyadh Saling Bantah Soal Pertemuan

"Yang N-15-ABA?"

"Betul."

Disebutkan di persidangan bahwa harga Alphard yang dibeli Gazalba mencapai Rp 1,07 miliar.

Pembayaran dilakukan secara bertahap, di awali dengan booking fee Rp 100 juta.

Kemudian Gazalba disebut-sebut membayar Rp 896,1 juta kepada dealer.

Selanjutnya untuk pelunasan, ada Rp 83 juta yang diserahkan kepada pihak dealer mobil.

Baca juga: Terungkap di Sidang Hakim Agung Gazalba Saleh Tekan dan Iming-imingi Asisten Untuk Ubah Keterangan

"Jadi kalau yang tadi booking fee 100 juta, di BAP ini di tanggal 9 Maret 2020, terdakwa menyerahkan tunai kepada saudara senilai 896.100.000, betul itu ya? Masih ingat itu uang pecahan rupiah atau pecahan apa?" tanya jaksa penuntut umum kepada saksi Randi.

"Harusnya rupiah," kata Randi.

"Yang pelunasan tadi, 83 juta?"

"83 juta itu via transfer pak," kata Randi lagi.

Meski dibayar Gazalba, namun Mobil Alphard tersebut dibeli menggunakan nama kakaknya, Edi Ilham Shooleh.

"Tapi atas nama kawannya, temannya atau saudaranya?" tanya jaksa.

"Saudaranya. Edi Ilham Shooleh," jawab Randi.

Sebagai informasi, perkara yang menyeret Gazalba Saleh sebagai terdakwa ini berkaitan dengan penerimaan gratifikasi 18.000 dolar Singapura dari pihak berperkara, Jawahirul Fuad.

Jawahirul Fuad sendiri diketahui menggunakan jasa bantuan hukum Ahmad Riyad sebagai pengacara.

Selain itu, Gazalba Saleh juga didakwa menerima SGD 1.128.000, USD 181.100, dan Rp 9.429.600.000.

Jika ditotalkan, maka nilai penerimaan gratifikasi dan TPPU yang dilakukan Gazalba Saleh senilai Rp 25.914.133.305 (Dua puluh lima miliar lebih).

Penerimaan uang tersebut terkait dengan pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung.

"Bahwa terdakwa sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung RI, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, telah menerima gratifikasi sebesar 18.000 dolar Singapura sebagaimana dakwaan kesatu dan penerimaan lain berupa 1.128.000 dolar Singapura, 181.100 dolar Amerika serta Rp 9.429.600.000,00," kata jaksa KPK dalam dakwaannya.

Akibat perbuatannya, dia dijerat Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian Hakim Agung itu juga diduga menyamarkan hasil tindak pidana korupsinya, sehingga turut dijerat tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam dakwaan TPPU, Gazalba Saleh dijerat Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.