Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bicara ramainya kritikan di media sosial kepada pihaknya yang akan menerima pengelolaan izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah.

Hilman Latif selaku Bendahara Umum PP Muhammadiyah mengatakan ingin semua amal usaha Muhammadiyah bisa terus berjalan dan memiliki keberlangsungan.

"Kami ingin Persyarikatan Muhammadiyah itu bisa menjaga keberlangsungannya. Keberlangsungan amal usaha di level terbawah karena di situlah umat berada, sekolah TK, SD-nya bagus, vibrant, melayani masyarakat, financing-nya juga bagus, bisnisnya berjalan, bisa ekspansif," kata Hilman di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Hilman kemudian menyinggung ada kemungkinan PP Muhammadiyah merambah amal usaha di luar pendidikan dan kesehatan.

Namun, dia belum bisa memastikan hal tersebut.

"Saya tidak tahu ke depan Muhammadiyah mau merambah apa, karena rupanya di sosial media sedang ribut, yang tarik tambang," kata dia.

Baca juga: Muhammadiyah akan Terima Izin Tambang Ormas Keagamaan dengan Catatan Masyarakat Harus Dipikirkan

Hilman memahami bahwa banyak penolakan yang didengar Muhammadiyah di media sosial.

"Image tambang yang mungkin persepsi di publik dan memang di lapangan terjadi salah kaprah salah kelola dan dampak sosial lingkungan, tidak disalahkan banyak kader-kader kita yang masih ragu, masih banyak yang ingin kepastian perspektifnya apa sih? Dan lain-lain," katanya.

Hilman berharap agar pembaruan yang dilakukan PP Muhammadiyah di bidang sosial ekonomi bisa berhasil.

"Mudah-mudahan tajdid (pembaruan) ini bisa berhasil," tandasnya.

Baca juga: Geledah Kantor Ditjen Minerba ESDM, KPK Temukan Dokumen Pengaturan Izin Tambang di Maluku Utara

Hilman sebelumnya mengatakan pihaknya akan melakukan konsolidasi nasional untuk menentukan sikap mengenai pengelolaan tambang dari Pemerintah.

Sikap tersebut, kata Hilman, akan diumumkan pada akhir pekan ini.

"Nanti Muhammadiyah ada konsolidasi nasional Sabtu Minggu di Yogyakarta nanti tunggu itu aja pernyataannya," ujar Hilman di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (27/7/2024).

Dirinya mengatakan pihaknya akan segera mengumumkan sikap resmi dalam waktu dekat.

"Nanti saja yang resmi saja ya. Ya kan nanti umumkan. Nanti saja resminya saja," tutur Hilman.

Sebelumnya dikabarkan, ormas keagamaan mendapatkan jatah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diberlakukan pada 30 Mei 2024.