Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Paus Fransiskus akan melakukan perjalanan ke Indonesia dan Timor Leste pada September 2024.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memprediksi kunjungan Paus ke Timor Leste akan menggugah animo umat Katolik Indonesia di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk bergerak lintas negara.

Baca juga: Wawancara Khusus: Masjid Istiqlal Siap Sambut Paus Fransiskus 

"Tentu umat Katolik bergembira atas kehadiran Paus Fransiskus baik ke Indonesia maupun Timor Leste. Bagi saudara-saudara umat Katolik di Indonesia yang tempat tinggalnya berdekatan dengan Timor Leste pasti berkeinginan menghadiri Misa di Timor Leste," ujar Yaqut melalui keterangan tertulis, Selasa (30/7/2024).

Hal tersebut diungkapkan Yaqut usai menerima kunjungan dari Menteri Administrasi Negara Timor Leste, Tomas Do Rosario Cabral di Kantor Pusat Kemenag RI.

Yaqut berpesan kepada umat Katolik Indonesia yang ingin berjumpa dengan Paus Fransiskus di Kota Dili, Timor Leste untuk menjaga ketertiban dan taat dengan imbauan yang diberikan oleh pihak gereja di Kota Dili.

Dia mengimbau agar warga Indonesia yang akan melintas ke Timor Leste memiliki paspor resmi untuk memudahkan proses identifikasi dan pendataan oleh pemerintah kedua negara.

"Saya meminta masyarakat Indonesia yang akan berziarah ke Timor Leste agar dapat terkoordinir dengan baik. Ikuti apa yang sudah diintruksikan oleh pihak gereja maupun pemerintah, agar saudara-saudara umat Katolik bisa mengikuti misa dengan baik dan lancar di Dili, maupun acara-acara lain yang melibatkan Paus," kata Yaqut.

Baca juga: Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia Membawa Tiga Misi, Ini Penjelasan Padre Marco

Kunjungan dari Menteri Administrasi Negara Timor Leste, Tomas Do Rosario Cabral juga membahas terkait rencana pengaturan lalu lintas dan pengamanan pada lokasi kunjungan Paus di Timor Leste.

Lalu koordinasi pihak keuskupan di NTT, rencana pengaturan sistem tiket dan tempat tinggal warga NTT, dukungan fasilitas dan layanan kesehatan, koordinasi peliputan media dan penyiaran, serta koordinasi kepolisian dan keamanan perbatasan.