Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PKB Sebut Otomatis Harus Dapat Jatah Menteri Jika Nanti Dukung Pemerintahan Prabowo

Di sisi lain, Jazilul mengatakan partainya tidak mau menjadi beban jika bergabung pemerintahan Prabowo. Dia pun ingin kehadiran partai besutan Muhaimi

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Acos Abdul Qodir
zoom-in PKB Sebut Otomatis Harus Dapat Jatah Menteri Jika Nanti Dukung Pemerintahan Prabowo
Tribunnews.com/Reza Deni
Presiden terpilih RI periode 2024-2029 Prabowo Subianto bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (24/4/2024). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan harus dapat jatah menteri jika nantinya ikut bergabung mendukung pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menyatakan, pihaknya harus diberikan porsi kursi menteri jika bergabung pemerintahan Prabowo. Meski begitu, Jazilul mengakui jumlah dan sosok menteri menjadi kewenangan dari Prabowo selaku presiden terpilih RI.

"Ya, otomatis kalau itu. Tapi, tidak dibicarakan di sini. Itu mutlak kewenangannya presiden terpilih," kata Jazilul kepada wartawan, Rabu (31/7/2024).

Di sisi lain, Jazilul mengatakan partainya tidak mau menjadi beban jika bergabung pemerintahan Prabowo. Dia pun ingin kehadiran partai besutan Muhaimin Iskandar atau Cak imin itu menjadi solusi.

"Intinya, kami menyambut baik kalau kami masuk. Tapi, begitu kami bukan menjadi beban. PKB tidak ingin jadi beban, PKB ini jadi bagian dari untuk mencari solusi-solusi," ungkapnya.

Baca juga: KPU Batal Tetapkan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR/DPD Pemilu 2024

PKB, kata Jazilul, ingin meringangkan tugas pemerintahan Prabowo ke depan. Sebab, saat ini Indonesia sedang mengalami tantangan yang berat dimulai dari masalah pajak hingga utang negara.

Berita Rekomendasi

"Kita sedang juga.. PKB melist-list masalah yang akan dilakukan ke depan, mulai dari apa namanya pajak, yang perlu ditingkatkan. Mulai juga utang yang perlu dikendalikan, termasuk juga kejadian-kejadian di masyarakat terkait pinjol lah, belanja masalah. Supaya ketika PKB masuk, ini meringankan bukan membebani," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas