"Kami berharap pemerintah berikutnya dapat lebih fokus pada pembangunan hubungan dengan negara-negara Pasifik," ucap Ketum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) ini.

Sementara itu, Pengamat Hubungan Luar Negeri dari Unpad, Teuku Rezasyah mengatakan, kehadiran IPPP sangat penting dalam memberikan program-program pemberdayaan bagi negara-negara Pasifik.

Menurutnya, langkah yang dilakukan parlemen melalui BKSAP sudah tepat dalam menjaga kedaulatan bangsa dan mempercepat kebijakan pemerintah.

"IPPP harus banyak memberikan program pemberdayaan. Langkah yang dilakukan parlemen sudah tepat dan dapat menjadi referensi bagi pemerintah," kata dia.

Dengan adanya IPPP, diharapkan hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik dapat semakin erat dan berkelanjutan, memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya.

Teuku Rezasyah menekankan bahwa IPPP harus menjalankan 13 poin keputusan yang dihasilkan dalam sidang IPPP terakhir dan menyesuaikannya dengan target-target SDG 2030. 

Jika tidak diikuti dengan implementasi yang nyata, maka sidang-sidang yang diadakan akan sia-sia. 

Dan tentu ini, sambungnya akan menjadi tantangan Menteri Luar Negeri selanjutnya untuk membangun hubungan yang lebih luas dengan negara-negara di Pasifik. 

Ketika ditanyakan figur seperti apa yang cocok untuk menjadi Menteri Luar Negeri selanjutnya, Teuku mengatakan, sosok itu harus memiliki wawasan Internasional, Pariwisata dan Kebudayaan.

Baca juga: Pimpinan BKSAP Putu Rudana Ungkap Indonesia Jadi Market Digital Economy di Forum Tripartite Brunei

“Putu Supadma Rudana memiliki kualifikasi yang mumpuni untuk menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia. Dengan latar belakang pendidikan di Amerika Serikat dan pengalaman legislatif yang luas, Putu memiliki wawasan yang mendalam mengenai hubungan internasional, pariwisata, dan kebudayaan,” pungkasnya.