TRIBUNNEWS.COM - Pada seleksi CPNS 2024, ada sejumlah jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR).

STR tersebut harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PAN RB) Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.

Berikut daftar jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan STR:

• Dokter Pendidik Klinis Ahli
• Dokter Ahli
• Dokter Gigi Ahli
• Psikolog Klinis Ahli
• Perawat Ahli
• Perawat Terampil
• Terapis Gigi dan Mulut Ahli

Baca juga: Apakah PPPK Bisa Daftar CPNS 2024 Tanpa Resign? Ini Ketentuannya

• Terapis Gigi dan Mulut Terampil
• Penata Anestesi Ahli
• Asisten Penata Anestesi Terampil
• Bidan Ahli
• Bidan Terampil
• Apoteker Ahli
• Asisten Apoteker Terampil
• Fisioterapis Ahli
• Fisioterapis Terampil
• Nutrisionis Terampil
• Perekam Medis Terampil
• Radiografer Ahli
• Radiografer Terampil
• Refraksionis Optisien Terampil
• Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil
• Teknisi Elektromedis Ahli
• Teknisi Elektromedis Terampil
• Okupasi Terapis Terampil
• Ortotis Prostetis Terampil
• Teknisi Gigi Terampil
• Teknisi Transfusi Darah Terampil
• Terapis Wicara Terampil
• Entomolog Kesehatan Terampil

Seleksi CPNS 2024 Dibuka Agustus 2024

Pemerintah berencana akan membuka seleksi CPNS 2024 pada minggu pertama bulan Agustus 2024.

"Kita menunggu, minggu pertama (Agustus akan mulai dibuka pendaftaran CPNS), Insyaallah, mudah-mudahan ini selesai ya, karena kementerian tinggal 3 (K/L yang belum serahkan formasi). Kita masih kejar terus," ujar Menteri PAN-RB Azwar Anas saat ditemui awak media di Kantor KemenpanRB, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Berbeda dengan tahun lalu, seleksi CPNS dan PPPK pada tahun ini tidak digelar serentak.

Pemerintah akan mengutamakan seleksi CPNS terlebih dahulu.

Untuk saat ini, tertinggal 3 kementerian/lembaga lagi yang belum memberikan laporan terkait kebutuhan formasi di lingkungan kerjanya.

"Jadi ini CPNS dulu prioritasnya. Karena PPPK kemarin masih dirapi-rapiin lagi. Karena PPPK ini menyangkut keuangan daerah," kata Azwar Anas.

Adapun alasan seleksi PPPK tidak berbarengan dengan seleksi CPNS adalah karena pemerintah masih merapikan beberapa sistem dan prosedur penerimaan.

Azwar Anas menambahkan, salah satu variabel yang sedang diatur oleh pemerintah yakni berkaitan dengan budget dari kebutuhan PPPK tersebut.

"Karena ada daerah sudah kita siapin formasinya, ternyata enggak diambil. Kenapa? Keuangannya sudah lebih dari 35 persen. Jadi ada banyak variable terkait dengan P3K," kata Anas.

Selain itu, ada faktor data kepegawaian PPPK yang juga sedang dirapikan.

Diketahui, beberapa pegawai PPPK termasuk tenaga pengajar dalam hal ini guru didapati tidak masuk dalam daftar pegawai di Badan Kepegawaian Negara (BKN) namun yang bersangkutan tetap bekerja.

"Nah, sementara kita udah putuskan semua penyelesaian tenaga non-ASN itu base-nya adalah data BKN. Karena sekali dibuka, itu nanti akan membuka yang lain," katanya.

"Nanti mungkin kita akan konsultasi dengan Presiden terkait dengan data soal Guru," tandas dia. 

(Tribunnews.com/Widya)