Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak pernah berubah.

Hal itu disampaikan Moeldoko merespons pernyataan Megawati yang menyebut hubungannya dengan Presiden Jokowi baik-baik saja.

"Saya pikir dalam pandangan saya dari beliau ini ga ada yang berubah," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Jawaban yang sama disampaikan Moeldoko, saat ditanya mengenai perbedaan pilihan politik antara Jokowi dengan Megawati yang membuat hubungan renggang.

Baca juga: Megawati Ungkap Hubungannya dengan Jokowi: Saya Sama Presiden Baik-baik Saja

Menurut Moeldoko hubungan atau sikap Jokowi terhadap Megawati tidak ada yang berubah.

"Ya saya lihat dari beliau ga ada yang berubah," katanya.

Moeldoko sendiri mengaku tidak tahu apakah Jokowi dengan Megawati telah bertemu.

Atau, kapan Jokowi dengan Megawati akan bertemu pasca Pilpres 2024.

"Saya juga belum tahu," pungkasnya.

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo baik-baik saja.

Hal itu dikatakan Megawati saat memberikan pengarahan dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah se-Indonesia.

"Tadi sebelum ke sini, ada yang mengatakan katanya saya tidak (baik-baik) sama Presiden (Jokowi). Loh, enaknya dia bicara kayak begitu. Saya sama Presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa?" kata Megawati di Balai Samudera, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Megawati menceritakan bahwa dia dianggap punya hubungan buruk dengan Jokowi karena isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wacana presiden 3 periode.

Baca juga: Sekjen Gerindra Bela Jokowi soal Permintaan Maaf: Presiden Juga Manusia

"Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan," kata dia.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut masuknya ke ranah konstitusi.

"Saya tahu hukum kok, mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan namanya ranahnya konstitusi," ujar Mega.

Ketua Umum PDIP itu mengatakan bahwa MPR menjadi pihaknya yang mempunyai sikap soal masa jabatan presiden.

"Karena apa? Karena ketika dari yang namanya presiden seumur hidup, itu waktu reformasi kan diubah Tap MPR," kata dia.

Megawati mengatakan hasil diskusi dengan ahli tata negara, keputusan MPR masih membatasi masa jabatan presiden 2 periode.

"Saya tanya pada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan dengan ini Tap-nya itu masih berlaku? Yes, ada yang mau nyanggah? Ahli hukum tata negara, ya silakan," tandasnya.