TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan dana bantuan bagi petani sawit akan ditingkatkan menjadi Rp60 juta.

Hal tersebut diungkapkannya ketika hadir dalam acara puncak Festival Lingkungan-Iklim-Kehutanan-Energi (LIKE) 2 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

"Dana yang diterima pekebun (kelapa sawit) akan ditingkatkan dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta," ungkap Airlangga, dilansir YouTube Kementerian LHK.

Lebih lanjut, ia pun mengharapkan produktivitas ikut meningkat menjadi 24 ton per Tandan Buah Segar (TBS), per hektar.

Oleh karena itu, jajarannya pun diketahui tengah mengurus Peraturan Presiden (Perpres) tentang strategi aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan.

Perpres tersebut diharapkan dapat mengganti Instruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Menurutnya, penerima Tora dan SK hijau perlu didampingi dalam aspek bisnis.

Ia juga menambahkan jika para pengusaha bidang sawit dapat meningkatkan kapasitas dan bisnis masyarakat dengan integrasi berbasis desa.

Adapun, ia mengatakan jika pekebun sawit dapat segera mengajukan dana Peremajaan Sawit atau PSR yang nantinya akan diberikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengapresiasi kepedulian masyarakat terhadap hal-hal terkait lingkungan.

"Saya sangat mengapresiasi dan menghargai kepedulian dari masyarakat, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan," ujar Jokowi setelah melakukan peninjauan Expo Festival LIKE 2.

Baca juga: Menko Airlangga Dorong Pemanfaatan Tanah dalam Kawasan Hutan untuk Tingkatkan Produktivitas Sawit

Menurutnya, kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan akan berimbas pada kualitas hidup masyarakat.

Ia menuturkan, apabila lingkungan tidak bisa terjaga dengan baik maka akan mengakibatkan kualias hidup menurun, seperti sakit, kekeringan, hingga tekanan terhadap pangan.

Oleh karenanya, Jokowi menekankan seluruh pertambangan harus memiliki nurseri, sedangkan pemulihan lingkungan dan rehabilitasi hutan menjadi tugas Kementerian Kehutanan.