LAN Bikin Terobosan Mengakselerasi Transformasi Pembangunan di Papua Tengah

Nicolas Manafe/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN) Agus Sudrajat mengatakan Aparatur Sipil Negara, khususnya di Papua Tengah harus menjadi motor penggerak birokrasi demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Agus Sudrajat mengungkapkan, pascaterbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah menghadapi tantangan kompleks dalam hal reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Permasalahan yang sering dihadapi berkaitan dengan perencanaan yang belum optimal, pengelolaan keuangan daerah yang sering tidak transparan, pengadaan barang dan jasa yang rentan terhadap penyimpangan,  serta akuntabilitas dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang masih perlu perbaikan.

Kondisi tersebut diperparah dengan isu-isu sosial ekonomi seperti kelaparan dan kemiskinan yang masih tinggi.

Oleh karena itu, lanjut Agus, dibutuhkan ASN yang handal dan profesional dalam menghadapi berbagai tantangan di era disrupsi saat ini.

LAN menginisiasi program magang sebagai respons kebutuhan percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus Papua.

“Program magang menjadi langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, program ini dirancang LAN dalam merespon kebutuhan percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus Papua melalui pelatihan yang komprehensif bagi ASN selaras dengan arahan Presiden terkait Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka dan partisipatif serta pendampingan dan peningkatan kompetensi ASN di wilayah Papua,” katanya dalam keterangan yang diterima, Senin (12/8/2024).

Agus Sudrajat menjelaskan, program magang yang dikembangkan oleh LAN pada tahun 2024 ini khusus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan pada akhir program diharapkan peserta magang dapat menghasilkan rencana aksi yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Papua Tengah dan mendorong  kesejahteraan  masyarakat.

Program Magang ASN Papua Tengah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan LAN untuk mendukung reformasi birokrasi dan mempercepat pembangunan di Papua Tengah.

Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan program ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membangun pemerintahan yang lebih baik dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Selain itu Program Magang ASN Papua Tengah adalah wujud komitmen LAN dalam mendukung transformasi birokrasi dan pengembangan SDM di Papua Tengah.

LAN bertekad untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Asisten Administrasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah Zakarias, F. Marey berpesan kepada seluruh peserta magang untuk mengikuti seluruh rangkaian magang dengan serius sehingga manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya bagi para peserta melainkan juga berdampak untuk perbaikan kualitas pelayanan publik di Provinsi Papua Tengah.

Empat puluh peserta magang ini merupakan hasil seleksi ketat untuk mendapatkan ASN terbaik di Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan saat ini mereka memiliki kesempatan untuk dapat mengembangkan kompetensi, menambah jejaring kerja, pengalaman serta pengetahuan dalam upaya perbaikan kualitas birokrasi di Papua Tengah.

Hal senada diungkapkan Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Billy Mambrasar yang mengingatkan bahwa setiap ASN, khususnya ASN Papua Tengah tidak boleh bekerja dalam rutinitas (business as usual) semata, melainkan perlu mencoba untuk menimbulkan kekinian dan teknologi yang berbeda untuk membuat sistem kerja pemerintahan yang lebih efisien dan efektif.

Untuk menghadapi disrupsi saat ini setiap ASN setidaknya memiliki 3C.

Pertama adalah critical thinking, kemampuan untuk berpikir kritis terhadap berbagai permasalahan yang ada di tengah masyarakat dan berupaya untuk mencari terobosan baru dalam memecahkan permasalahan tersebut.

C kedua, lanjut Billy, creativity atau memiliki kreativitas dalam berbagai program pemerintah yang berjalan sehingga dengan sumber daya yang relatif sedikit namun dapat berdampak luas bagi masyarakat.

“C ketiga adalah communication, yang merupakan kemampuan menyampaikan ide-ide dan terobosan kepada pemangku kebijakan dan terakhir adalah collaboration, kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai mitra dan stakeholders untuk bersama-sama mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia,” katanya.