TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar Meutya Hafid, meminta penunjukan pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar tidak perlu melalui voting.

Adapun pemilihan Plt Ketua Umum Golkar akan dilaksanakan pada rapat pleno yang digelar Selasa (13/8/2024) malam.

"Tidak perlu ada voting dalam pemilihan Plt Ketum pada rapat pleno," kata Meutya, dalam keterangannya, Selasa.

Ketua Komisi I DPR RI itu menyarankan para wakil ketua umum (Waketum) Partai Golkar untuk duduk bersama musyawarah mufakat untuk pemilihan Plt Ketum.

Hal itu untuk menjaga kondusivitas internal partai usai pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Golkar.

"Sehingga pleno dapat berjalan kondusif," ujar Meutya.

Untuk itu, Meutya menegaskan agar kader tak memaksa untuk meminta voting.

"Kader masih terkaget dengan keputusan ketua umum (Airlangga Hartarto), jangan dipaksa untuk voting. Jaga soliditas amat penting dan agar calon-calon yang akan berkontestasi menjaga cara-cara yang bermartabat," ucap Meutya.

Ada sejumlah agenda yang akan menjadi fokus Golkar.

Di antaranya, penunjukkan Plt ketua umum hingga penentuan jadwal musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

"Rapat Pleno akan fokus pada agenda pembacaan surat pengunduran diri Ketua Umum Airlangga Hartarto sekaligus Penentuan PLT Ketum, penentuan Jadwal Rapimnas dan penentuan jadwal Munaslub," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Dikaitkan dengan Mundurnya Airlangga, Ada Invisible Hand di Balik Pengunduran Ketum Golkar?

Sebelumnya Airlangga resmi mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.

Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan yang maha besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam yaitu Sabtu 10 Agustus 2024," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat.

"Untuk menjaga keutuhan partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat," terangnya.