TRIBUNNEWS.COM - PDI-Perjuangan (PDIP) ikut menanggapi soal isu para kadernya yang bakal terkena reshuffle di kabinet.

Diketahui, kader yang diisukan akan direshuffle adalah Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus memasrahkan keputusan tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, perombakan kabinet atau reshuffle adalah hak prerogatif presiden.

"Jadi kami tidak dalam posisi menerima atau menolak, hanya mengacu pada konstitusi yang ada."

"Jika kader PDIP mau diganti, itu terserah dan semaunya presiden saja," kata Deddy pada Selasa (13/8/2024).

Pihaknya pun memilih untuk tidak mencampuri keputusan Jokowi.

"Jadi sikap kami hanya mendengar dan menunggu saja dan tidak ingin mencampuri masalah itu," ujar Deddy.

Deddy menegaskan, PDIP sejak awal berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Jokowi hingga akhir periode.

Sebab, PDIP merupakan tulang punggung lahirnya pemerintahan Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019. 

"Dengan demikian secara etik dan moral kami merasa berkewajiban untuk menyelesaikan amanah yang diberikan oleh rakyat dan presiden," tutur Deddy.

Baca juga: Istana Bantah Isu Jokowi Akan Reshuffle Kabinet Pekan Ini

Diketahui, Jokowi diisukan bakal melakukan reshuffle beberapa menterinya.

Selain Yasonna, Jokowi disebut-sebut mencopot Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang juga politikus Partai NasDem Siti Nurbaya.

Kabar berhembus, posisi Siti Nurbaya akan diisi Raja Juli Antoni yang kini menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. 

Baca juga: Pemerintahan Jokowi Segera Berakhir, Feri Amsari Nilai Rakyat Dirugikan Jika Ada Reshuffle Kabinet

Jokowi juga kabarnya akan melakukan reshuffle kepada dua menterinya lainnya lagi.

Total, ada empat menteri yang akan diganti atau kena reshuffle Jokowi. 

Dalam keterangannya usai meninjau training center PSSI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Presiden menyebut reshuffle bisa saja terjadi.

Reshuffle, kata Jokowi, akan dilakukan jika memang diperlukan.

"Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan (bisa jadi ada reshuffle)."

"Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya (masih) punya hak prerogatif," kata Jokowi, Selasa (13/8/2024).

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Jokowi tidak memiliki rencana untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada pekan ini, baik itu hari Rabu (14/8/2024) ini maupun Kamis (15/8/2024).

"Tidak ada rencana/tidak ada agenda reshuffle kabinet pada tanggal 14 atau 15 Agustus 2024, seperti isu yang beredar," ujar Ari pada Rabu (14/8/2024).

Ari menegaskan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden.

Untuk itu, reshuffle bisa saja terjadi apabila Jokowi menginginkannya.

"Seperti yang telah disampaikan Bapak Presiden ke media, 13 Agustus 2024 di IKN, bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif Presiden yang dapat dipergunakan jika diperlukan," tegas Ari.

Di sisi lain, pihak Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M Yusuf Permana mengaku tidak tahu menahu soal kabar adanya reshuffle kabinet tersebut.

"Kami belum mendengar tentang reshuffle Kabinet."

"Bapak Presiden sudah sampaikan bahwa 'jika diperlukan'. Beliau memiliki hak prerogatif," kata Yusuf.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fersianus Waku)(Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)